Implementasi Kebijakan SD-SMP Negeri Satu Atap: Mengapa dan Bagaimana
Artikel Sidebar
-
implementasi kebiajakan, sekolah satu atap
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan implementasi kebijakan sekolah satu atap dari segi pelaksanaan di Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil analisis isi dan kedalaman pelaksanaan penelitian  menunjukkan bahwa dalam  implementasi kebijakan sekolah satu atap dilaksanakan sesuai dengan rencana dan secara garis besar implementasi kebijakan program dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan penyelenggaraan sekolah satu atap yaitu wajib belajar  9 tahun. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap masyarakat. Namun impelementasi kebijakan ini masih mengalami beberapa hambatan yakni sarana dan prasarana belum memadai, jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan belum cukup, masih terdapat sebagian masyarakat yang rendah pemahamannya terhadap pentingnya pendidikan. Meskipun demikian, sekolah berusaha mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan diantaranya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberdayakan guru-guru untuk melakukan pembelajaran lebih efektif.
Artikel teks lengkap
Referensi
Agostiono. (2006). Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, http//kertyawitaradya.wordpress, diakses 5 September 2010.
Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. (2008) “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,†Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008,Universitas Pepabari Makassar.
Akib, Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 1–11.
Alifuddin, Moh. (2011). Kebijakan Pendidikan Non formal: Teori, Aplikasi dan Implikasi. Jakarta: Magna Script Publishing.
Birkland, Thomas A. (2001). An Introduction to the Policy Process, M.E. Sharpe Inc., Armonk NY.
Creswell, J.W (2014). Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods. Approaches. Fourth edition. USA: SAGE Publications, Inc.
Depdiknas. (2008). Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap. Jakarta: Depdiknas.
Edward III, George C (edited), 1984, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England.
Fattah, N, (2012). Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: Rosda
Grindle, Merilee S. (1980). Politics and Policy Implementation in The Third World, Princnton University Press, New Jersey.
Heineman, Robert A et al. (1997). The Worlof Policy Analyst, Chatham House Publishers, Inc. Chatham NY.
Keban, Yeremias T. (2007). Pembangunan Birokrasi di Indonesia, Pidato Pengukuran Guru Besar pada FISIP UGM, Yogyakarta.
Korten, David C dan Syahrir. (1980). Pembangunan BerdimensiKerakyatan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Lane, Jan-Eric and Svante Ersson. Policy Implementation in Poor Countries, Umea University, Sweden. http//www.gogle.co.id/search, diakses 5 September 2020.
Koswara, Dedi (2012). Program Pendidikan SD-SMP Satu Atap di Provinsi Banten.
Nakamura, Robert T and Frank Small Wood. (1980). The Politics of Policy Implementation, St. Martin Press, New York.
Nasir, N., & Lilianti, L. (2017). Persamaan Hak: Partisipasi Wanita Dalam Pendidikan Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan, 17(1). http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/didaktis/article/view/1554/1277
Parsons, Wayne. (1995). Public Policy, An introduction to The Theory And Practice Of Policy Analysis,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun Pasal 2.
Quade, E.S. (1984). Analysis for Public Decisions, Elsevier Science Publishers, New York.
Rabin, Jack. (2005). Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Taylor & Francis Group, LLC USA.
Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. (1986). Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
Rohman, Arif. (2009). Politik Ideologi Pendidikan. Yogyakarta: Laksbang Mediatama
Salusu, Jonathan. (2003). Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta: Grasindo.
Solichin, Mujianto. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. Jurnal Studi Islam.Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015; ISSN: 1978-306X; 148-178.
Susilawati. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Budaya Di Desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi8Vol. VI.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Wahab, Solichin A. (2012). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Jakarta: Bumi Aksara.
Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). Public Policy Concepts and Practie (sixth). New York: Routledge
Wibawa, Samodra. (1994). Kebijakan Publik, Intermedia Jakarta.
Widodo, Joko. (2008). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayu media Publishing.
Penulis
Hak cipta berada di tangan penulis
Artikel yang terbit dapat digunakan di bawah lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
