The Role of the Southwest Papua DPRD in Legislation and the Formation of Regional Regulations

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum menekankan supremasi hukum sebagai prinsip dasar. Namun inkonsistensi dalam penegakan hukum masih menimbulkan tantangan besar. Penetapan Papua Barat sebagai provinsi baru pada tahun 2022 menimbulkan persoalan tata kelola yang kompleks, khususnya peran DPRD dalam merumuskan peraturan daerah. Peraturan ini harus responsif terhadap kebutuhan lokal dan inklusif terhadap keragaman budaya daerah. Kajian ini mengeksplorasi komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses ini, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas legislasi dan tata kelola. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini memadukan analisis hukum normatif dengan kajian realitas sosial di Papua Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan anggota DPRD, tokoh masyarakat, dan akademisi, serta telaah dokumen peraturan perundang-undangan dan analisis kualitatif. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun DPRD berupaya mengembangkan Perda yang inklusif dan efektif, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya partisipasi masyarakat, dan dinamika politik mempengaruhi proses legislasi. Namun, terdapat peluang untuk membina kolaborasi dengan para pemimpin adat dan organisasi lokal serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi legislatif. Kajian ini menggarisbawahi pentingnya komitmen, inklusivitas, dan inovasi dalam fungsi legislatif. Penguatan kapasitas DPRD, memastikan partisipasi aktif masyarakat, dan memanfaatkan kearifan lokal merupakan langkah penting menuju pencapaian tata kelola yang efektif dan pembangunan berkelanjutan di Papua Barat Daya