Judges' Reasoning in Applying the Customary Offense of Lokika Sanggraha: Case Study of Decision No. 997/Pid.Sus/2019/PN Dps
DOI:
https://doi.org/10.30651/justitia.v9i2.26119Abstrak
This study examines the application of Balinese customary law, specifically the criminal offense of Lokika Sanggraha, in filling legal gaps in Indonesia's national criminal law system, with a case study of Decision No. 997/Pid.Sus/2019/PN Dps. The defendant, I Dewa Gede Ardana, was charged under Balinese customary law for violating a promise to marry after engaging in sexual relations. This study focuses on the legal reasoning applied by the judge in interpreting Article 359 of the Adhigama Code, which regulates adultery outside marriage, which is not specifically regulated in the Criminal Code (KUHP). The research method used is normative legal research by analyzing court decisions, legal doctrines, and related regulations. The findings reveal that judges utilize customary law to address situations not covered by national law, thereby ensuring justice while respecting local moral and social values. This study highlights the role of legal discovery in bridging legal gaps and demonstrates the Indonesian legal system's ability to integrate customary law. The study concludes that the application of Balinese customary law in this case not only fills a legal void but also reinforces the importance of local traditions in contemporary judicial processes, contributing to a more inclusive legal system.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Kukuh Dwi Kurniawan

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Penulis yang menerbitkan jurnal ini menyetujui persyaratan berikut:
1. Penulis memiliki hak cipta dan memberikan hak jurnal untuk publikasi pertama dengan karya yang secara simultan dilisensikan di bawah  Creative Commons Attribution License yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal dalam jurnal ini.
2. Penulis dapat membuat perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini.
3. Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting pekerjaan mereka secara online (misalnya, dalam repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengajuan, karena dapat menyebabkan pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan (Lihat Effect of Open Access).








