Analisis Transparansi Penyajian Informasi Keuangan Dan Non-Keuangan Berbasis E-Government

Penulis

  • Jauza Purwanurhadi Universitas Pembangunan Nasional"Veteran"Jawa Timur
  • Fajar Syaiful Akbar Universitas Pembangunan Nasional"Veteran"Jawa Timur

DOI:

https://doi.org/10.30651/stb.v3i1.18089

Kata Kunci:

Transparansi, Informasi Keuangan dan Non-Keuangan, E-Government

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis transparansi informasi pada situs web pemerintah daerah Jawa Timur, karena pada Provinsi Jawa Timur persentase penerapan e-government dalam ketersediaan informasi pada situs web resmi pemerintah daerah masih dirasa sangat kurang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil analisis dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa penerapan UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik belum diterapkan secara menyeluruh terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hanya terdapat sebagian yang telah menerapkan keterbukaan informasi keuangan dan non-keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 yaitu dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur hanya 14 Kabupaten/Kota atau 37% saja yang telah menerapkan keterbukaan informasi keuangan dan non-keuangannya di website milik pemerintah kabupaten/kota.

Referensi

Achmad Boedi Soesetyo, Kasiyanto, 2013. Kebijakan Sistem Pemerintahan E-Government di Kabupaten Tulungagung, Vol. 1, No. 1. Hal 2-9

Admin. (2017, 7 November). Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Telah diakses tanggal 11 Maret 2019 pada website: (https://idtesis.com/pengertian-anggaran-pendapatan/).

Admin KeuLSM. (2013, 25 Februari). 10 Prinsip Good Governance. Telah diakses tanggal 5 Februari 2019 pada website: (http://keuanganlsm.com/10-prinsip-good-governance/).

Administrasi Pemerintah. (2015, 17 Februari). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Telah diakses pada tanggal 14 Maret 2019 pada website: (http://pemerintah.net/anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd/)

Adiwirya M. Firdiansyah, I Putu Sudana, 2015. Akuntabilitas, Transparansi, Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Hal 162-164.

Anggraeni, Dian T. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. Vol. 3 No. 3.

Ayu Isti. 2022. Makanan Khas Pacitan Populer dan Lengkap, dari Gurih hingga Manis Legit. Telah diakses pada tanggal 05 Februari 2019 pada website: (https://www.merdeka.com/jateng/makanan-khas-pacitan-populer-sajian-gurih-hingga-manis-legit-kln.html)

Bambang Supriyanto, 2015. Pacitan Kota Batu Akik, Ini Buktinya. Telah diakses tanggal 10 Februari 2019 pada website: (https://kabar24.bisnis.com/read/20150624/78/446770/pacitan-kota-batu-akik-ini-buktinya)

Cooper, Donald R. dan Schindler, Pamela S. 2006. Business Research Methods, 9th Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin

Manik Tumpal. 2019. Analisis Aspek Sistem Informasi Akuntasi Penenaan Pajak Aktivitas Transaksi Ecommers dan Bisnis Online dalam Mengendalikan Kewajiban Wajib Pajak Sebagai Self Assasment System Melalui Sistem Jaringan Internet.

Febriana F. Albugis, 2016. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal EMBA, Vol. 4, No. 3

Humas Protokol Kab.Buleleng. (2017, 22 Mei). Pengertian, Prinsip Dan Penerapan Good Governance di Indonesia. Telah diakses pada tanggal 05 Februari 2019 pada website:

(https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-prinsip-danpenerapan-good-governance-di-indonesia-99)

Momuat Chandra, P. I. 2016, Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Dalam Rangka Mewujudkan Transaransi Dan Akuntabilitas (Studi Pada Kabupaten Minahasa Tenggara), Jurnal EMBA, Vol.4, No.1. Hal 1520-1522.

Ni Kadek Alit Apriliani, Edy Sujana, Gede Adi Yuniarta, 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung), e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3, No. 1. Hal 2-3.

Rangga Eka Prasetya, 2017. Analisis Transparansi Penyajian informasi Keuangan Berbasis E-government Pada Website Pemerintah daerah Jawa Timur.

Taligan, E. P. Antonius, Lastria Nurtanzila. (2013, Mei). Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, Vol. 17, No.1. Hal 30-33.

Utomo, E. (2015, 8 Agustus). Pengertian dan Prinsip Keterbukaan. Telah diakses tanggal 08 Februari 2019 pada website: (http://pkn-ips.blogspot.com/2015/08/pengertian-dan-prinsip-keterbukaan.html)

Yanwariyanidwi. (2015, 15 Desember). Pengertian, Prinsip dan Penerapan Good Governance di Indonesia. Telah diakses tanggal 10 Februari 2019 pada website: (https://yanwariyanidwi.wordpress.com/2015/12/15/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia/).

Unduhan

Diterbitkan

2023-05-29