Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Migran Tidak Berdokumen Tantangan, Kerangka Hukum dan Implikasi Kebijakan

a. Legal Basis for the Protection of Indonesian Migrant Workers b. Challenges in Protecting Indonesian Migrant Workers: Increasing Complaints and Deportation of Irregular Migrant Workers c. Regulatory Framework Failures in Protecting Undocumented Indonesian Migrant Workers

Abstrak

Perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi merupakan sebuah tantangan besar yang mendesak untuk segera diatasi. Artikel ini mengeksplorasi masalah perlindungan pekerja migran tanpa dokumen dari perspektif hak asasi manusia yang sering kali terabaikan. Melalui pendekatan penelitian normatif-empiris, yang mencakup tinjauan literatur hukum yang mendalam, studi ini mengkaji secara kritis regulasi-regulasi yang mengatur pekerja migran dengan menggunakan lensa hak asasi manusia. Penelitian ini mengidentifikasi adanya hubungan yang jelas antara kurangnya perlindungan bagi pekerja migran tanpa dokumen dan berbagai dampak negatif yang mereka hadapi, termasuk eksploitasi, diskriminasi, dan penyalahgunaan. Dari perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap pekerja migran seharusnya didasarkan pada prinsip persamaan di hadapan hukum, hak untuk dilindungi dari diskriminasi, dan pengakuan atas hak-hak dasar setiap individu, tanpa memandang status legal mereka. Namun, realitas hukum yang berlaku saat ini, khususnya di Indonesia, masih mengutamakan perlindungan hanya bagi pekerja migran yang memiliki dokumen sah. Pendekatan eksklusif ini menciptakan kesenjangan besar, di mana pekerja migran tanpa dokumen tidak mendapatkan hak-hak dasar mereka, meskipun mereka berkontribusi pada perekonomian global. Artikel ini menekankan pentingnya untuk memberikan hak-hak dasar dan perlindungan yang setara bagi semua pekerja migran, tanpa diskriminasi berdasarkan status hukum mereka. Meskipun regulasi khusus mengenai penempatan pekerja migran dapat diatur untuk mengelola proses, persyaratan, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat, hal ini tidak boleh mengabaikan hak-hak asasi yang mendasar. Oleh karena itu, artikel ini mendorong perlunya evaluasi menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, dengan fokus pada substansi hukum, pemahaman para pemangku kepentingan, serta penerapan yang adil dan konsisten terkait perlindungan bagi pekerja migran, tanpa terkecuali.

Kata Kunci: hak asasi manusia, pekerja migran tanpa dokumen, dan perlindungan hukum.