Eksistentsi Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Pada Saat Bencana
Abstract
Corruption has always been the pros and cons of imposing the death penalty, which can be imposed on perpetrators of budget corruption during disasters. The purpose of this study was to find out the existence of the death penalty for Corruption Perpetrators during the Covid-19 disaster. In addition, this study uses a normative juridical research method using a statutory approach and a case approach. The results of this study show that the Covid 19 outbreak that hit in 2020 yesterday was a non-natural disaster. Therefore, it is not uncommon to be a parameter in imposing the death penalty for perpetrators of budget corruption during a national natural disaster as in the Tipokor Law. The law mentions that the reason for the death penalty could be carried out under certain circumstances such as in a state of a national natural disaster. However, the Covid 19 outbreak is not a national natural disaster but a non-natural disaster other than that the amount of state losses is not clear. Hence, the existence of the threat of capital punishment is still very difficult to pass on to the perpetrators because the parameters that are the benchmark are not yet clear from the conditions in question.
References
Toule, Elsa R. M., (2013), Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Prioris. 3 (3), 104
Ubwarin, E., & Corputty, P.(2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid -19. Mizan: jurnal ilmu hukum, volume 9 Nomor 1. Hal 6.
Isnawati, Muridah. Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Nasional. Scholar
Isnawati, Muridah. Upaya Hukum yang dilakukan Orang atau Badan Hukum yang menerima aliran Dana Pencucian Uang. BAB III. Scholar.
Poerna, aji, sigar., Pidana Mati bagi Koruptor Dana Penanggulangan Covid-19. Hukum oline
Yanto, Oksidelfa., Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam keadaan Tertentu. Scholar.
Zany, rachamawati ayu. Isnawati, muridah. Fatah, abdul. Perlindungan Hukum bai orang atau Badan Hukum yang menerima aliran dana pencucian uang. Scholar.
Patttwael, pamungkas josua joey. Hamidi, hidayatullahi. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak pidana korupsi sector sumber daya alam. Justita 6(2) 2021.
Arta, wirta tangkas I Gede. Hukuman Mati dalam perspektif PemberantasanTindak Pidana Korupsi. Justia, 6(2) 2021.
Daeng, yusuf M. Manihuruk Sari Novita tri. Pelaksaaan Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Justia, 6(2) 2021.
Cahyani, Dwi Tinuk. Chayani, Dwi Tinuk. Al-fatih, Sholahuddin. Peran Muhammadiyah Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Batu. Justitia 4(2) 2020.
Adji, Indriyanto Seno. 2002 korupsi dan hukum pidana.
Hatrik, Hamzah.1996. Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia. Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hamzah, Andi. 1986. Sistem pidana dan pemidanaan Indonesia. Pradnya Paramita, Jakarta.Susilo, A (2020). Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini. jurnal penyakit dalam Indonesia, Unversitas Indonesia, vol 9 No 1 Hal 6.
