Pemblokiran Rekening oleh PPATK: Tinjauan Keseimbangan Antara Perlindungan Keuangan dan Hak Asasi Manusia

Authors

  • Ferlina Farah Mahasiswa

DOI:

https://doi.org/10.30651/aca.v4i2.27929

Keywords:

PPATK, account blocking, human rights, money laundering prevention, OJK

Abstract

The blocking of accounts by the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) is a crucial step in preventing money laundering and terrorism financing. While aimed at maintaining the integrity of the financial system, this practice is often carried out without a transparent legal process, potentially harming customers uninvolved in illegal activities. This article examines the dynamics between the preventive measures taken by PPATK and their implications for human rights. Using a qualitative approach, this study analyzes existing regulations and identifies gaps in the protection of individual rights. The findings indicate the need for better coordination between PPATK and the Financial Services Authority (OJK) and for strengthening regulations to ensure transparency in the account blocking process. Recommendations are also proposed to enhance the appeal mechanisms for affected customers

References

Azzahra, K. R. (2024). TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI GATE KEEPER DALAM PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN DI KOTA SEMARANG. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Fadarisman, M. (2021). Implementasi Keterbukaan Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry) Dalam Kontruksi Kepastian Hukum. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Hono, S. (2018). PENELITIAN IMPLEMENTASI UU RI NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI.

MAULANA, M. A. (n.d.). PERLUASAN KEWENANGAN PPATK DALAM MELAKUKAN PENYIDIDKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Oktriadi Kurniawan, Aria Zurnetti, & Suharizal. (2020). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Yang Mengarah Pada Tindak Pidana Penipuan. Jurnal Syntax Transformation, 1(7), 353–358. https://doi.org/10.46799/jst.v1i7.111

SIAHAAN, M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Peradilan di Indonesia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.

WARDANI, R. K. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TAX AMNESTY BAGI WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Downloads

Published

03-02-2026
No Related Submission Found