Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan yang Mengatasnamakan E-Commerce

Abstract

Sebagian besar masyarakat telah beralih dari berbelanja di pasar konvensional menjadi berbelanja secara online melalui e-commerce atau marketplace. di tengah kondisi teknologi yang serba canggih, semua kebutuhan dapat dipenuhi melalui e-commerce, karena hampir semua kebutuhan primer maupun sekunder manusia tersedia di dalamnya. Diperlukan upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atau mengalami penipuan dengan tujuan untuk memenuhi haknya sebagai konsumen dan pelaku usaha wajib menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang korban tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan hukum dan mengetahui tentang upaya hukum yang bisa dilakukan korban tindak pidana yang mengatasnamakan e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative (ststutta approach). Hasil penelitian ini adalah, bahwa pertama Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan E-commerce di atur dalam pasal 28 Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan pasal 28 ayat (1) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, upaya hukum korban tindak pidana yang mengatasnamakan E-Commerce diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 45 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan konsumen