Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Di PA. Bangkalan Dan PA. Sampang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia

Isi Artikel Utama

Candra Dalilah

Abstrak

Marriage without a marriage certificate will bring many consequences related to the various rights of the wife and the rights of the children who are born, both material and immaterial which should be accepted in the marriage, as well as the rights to the wealth they have throughout the life of the marriage itself, as well as to matters relating to rights relating to third parties. Such a marriage situation will experience problems when dealing with marriage documents as authentic evidence of marriage.

In this context, a legal breakthrough in Itsbat Marriage which was never found in Law Number 1 of 1974, was appreciated by the Compilation of Islamic Law (KHI) precisely in the provisions of Article 7 paragraphs (1), (2), (3) and technically formulated by the chapter of guidelines for proceedings in the PA/community, that the rules for ratification of marriage/itsbat marriage, are made based on a marriage which is held based on religion or is not recorded by the authorized VAT. Answering the legal needs of Muslims regarding the ownership of a marriage book, namely for married couples who have been married religiously but whose legal certainty is doubtful in the eyes of the law. Itsbat marriage in question is in this study the ratification of marriage by the Religious Courts according to their respective jurisdictions. The determination of itsbat marriage by the Bangkalan Religious Court and the Sampang Religious Court is very urgent for legal certainty of husband and wife marriages that have not been recorded at the Office of Religious Affairs

Rincian Artikel

Referensi

  1. Ali, Muhammad Daud, Hukum Islam dan peradilan agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
  2. Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, 1996.
  3. A Zahri, artikel ; Problematik Hukum Sekitar Itsbat Nikah, 2017.
  4. Candrawati, Siti Dalilah, Laporan penelitian “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 terhadap Penerbitan Akte Kelahiran Anak Hasil nikah Sirri oleh DISPENDUKCAPIL Kota Surabayaâ€, 2014.
  5. -------, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014.
  6. D Y Witanto, Hukum kekeluargaan, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang uji Materiil UU Perkawinan, Jakarta: Prestasi Pustaka 2012.
  7. Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (Jakarta:m Tintamas, 1975).
  8. Hurairah, Abu. Hakekat Itsbat Nikah Dalam Status Hukum Perkawinan di Indonesia (Disertasi) (Makasar: Pascasarjana UMI, 2015).
  9. Muhammad Rachardi , Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Ketika Salah satu pihak Meninggal dunia Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, t.t.
  10. Marbuddin, Pengertian, Azaz dan Tatacara Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Banjarmasin: Proyek penerangan , Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Propinsi Kalimantan Selatan, 1977.
  11. Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, 2013.
  12. Nurlaelawati, Euis, Pernikahan tanpa Pencatatan : Itsbat Nikah sebuah Solusi , Jurnal Masawa Vol 12 N0 2 Juli 2013.
  13. Saebani, Beni Ahmad, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan undang-undang, Bandung: Pustaka Setia, 2008
  14. W.J.S Peorwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1996.
  15. Zakiyuddin, Afif. makalah : Itsbat Nikah dan urgensi Pencatatan perkawinan , Program Magister Ilmu Hukum Unissula semarang, t.t.
  16. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia, Wacana intelektual, 2009.
  17. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan , dan Perwakafan, Permata Press, 2015.
  18. Nadzarsukses blog.com, 2015/01.
  19. Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.
  20. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 , tanggal 13 Pebruari 2012.
  21. UU RI No.50 Tahun 2009 tentang amandemen UU Peradilan agama , Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
  22. Undang-Undang RI No 50 tahun 2009 tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, jakarta , Sinar grafika , 2010.
  23. Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan Kewarganegaraan, Permata Press, 2015.
  24. Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.