Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dalam Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Di Kawasan Malioboro Yogyakarta Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

Authors

  • Sonia Dwi Maygista Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia.
  • Nurazli Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia.
  • Remeiliza Fitri Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia.

DOI:

https://doi.org/10.30651/mqsd.v15i3.33917

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta dari perspektif siyasah tanfidziyyah, yaitu teori kekuasaan eksekutif dalam fiqh siyasah. Meskipun ketentuan KTR telah diberlakukan selama beberapa tahun, pelanggaran masih kerap ditemukan di sepanjang pedestrian Malioboro yang sekaligus berfungsi sebagai destinasi wisata utama dan ruang ekonomi yang padat aktivitas. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tersebut dilaksanakan di kawasan Malioboro serta sejauh mana implementasinya mencerminkan nilai amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan sebagai landasan kekuasaan eksekutif dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat deskriptif analitis dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja, seorang pengemudi bajaj, dan seorang pengunjung Malioboro, dilengkapi dokumentasi dan literatur sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut dijalankan melalui pengawasan harian, sosialisasi lewat media massa dan radio komunitas, pemasangan papan larangan, serta mekanisme sanksi berjenjang yang mengutamakan edukasi dan teguran sebelum penindakan yustisial. Kepatuhan masyarakat cenderung tinggi setelah mendapat teguran langsung, namun kesenjangan masih ditemukan pada pengunjung yang belum mengetahui aturan serta sebagian kelompok pelaku ekonomi yang sesekali merokok di sela aktivitas. Keterbatasan pemasangan papan informasi, yang terikat status Malioboro sebagai kawasan warisan dunia UNESCO, menjadi kendala struktural. Ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyyah, implementasi tersebut masih menyisakan sejumlah kesenjangan, sehingga sosialisasi yang berkelanjutan dan tersasar masih diperlukan untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Kebaruan dan kontribusi penelitian ini terletak pada penggabungan analisis implementasi kebijakan publik dengan perspektif kekuasaan eksekutif dalam Islam pada kawasan cagar budaya dan wisata, sebuah kombinasi yang belum banyak dieksplorasi pada penelitian sebelumnya.

Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok; Penegakan Hukum; Kebijakan Eksekutif; Siyasah Tanfidziyyah; Kepatuhan Masyarakat.

Published

29-09-2026

Issue

Section

Artikel