Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak

Penulis

  • Min Nuthfatin Nadlifah Islamic Family Law Departement.

DOI:

https://doi.org/10.30651/mqsd.v6i1.996

Abstrak

Indonesia adalah negara demokrasi yang mempunyai aturan atau hukum
dalam menangani setiap perbuatan kejahatan yang terjadi. Perilaku tindak
kejahatan yang semakin hari semakin meningkat membuat pemerintahan
melakukan perubahaan atau undang-undang untuk menambah sanksi hukum pada
pelaku tindak kejahatan terutama pada pelaku pemerkosaan terhadap anak. Dalam
hal ini dikhususkan pada Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak
Dalam peraturan di atas terdapat sanksi atau hukuman tambahan bagi
pelaku pemerkosaan yang biasa disebut dengan hukuman kebiri. Selain dalam
Undang-undang dan Perppu, sanksi hukum juga dibahas dalam Hukum Islam
dimana terdapat dasar pemberian hukuman atau sanksi yang berat bagi pelaku
tindak pemerkosaan yang menurut beberapa ulama‟ masuk dalam hukuman had.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis
komparatif dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah bahwa Sanksi Hukum Bagi
Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak ( Studi Komparatif Antara Pasal 81 dan
Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam ) menunjukkan
adanya perbedaan dan persamaan dari sanksi hukum bagi pelaku tindak
pemerkosaan terhadap anak sesuai dengan Perrpu dan Hukum Islam.

Unduhan

Diterbitkan

2017-11-27

Terbitan

Vol 6 No 1 (2017)

Bagian

Artikel

Lisensi

The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Maqasid Journal and Department Islamic Family Law (Ahwal al Syakhshiyah) Faculty Of Islamic Religiuos Universitas Muhammadiyah Surabaya as publisher of the journal.

Copyright encompasses exclusive rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms and any other similar reproductions, as well as translations. The reproduction of any part of this journal, its storage in databases and its transmission by any form or media, such as electronic, electrostatic and mechanical copies, photocopies, recordings, magnetic media, etc., will be allowed only with a written permission from Maqasid Journal and Department Islamic Family Law (Ahwal al Syakhshiyah) Faculty Of Islamic Religiuos Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Department Islamic Family Law (Ahwal al Syakhshiyah) Faculty Of Islamic Religiuos Universitas Muhammadiyah Surabaya, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in the Maqasid are sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.

Rights of Authors
The Maqasid Journal and Department Islamic Family Law (Ahwal al Syakhshiyah) Faculty Of Islamic Religiuos Universitas Muhammadiyah Surabaya recognize the retention of the following:

  • Patent and trademark rights and rights to any process or procedure described in the article.
  • The right to photocopy or make single electronic copies of the article for their own personal use, including for their own classroom use, or for the personal use of colleagues, provided the copies are not offered for sale and are not distributed in a systematic way outside of their employing institution (e.g. via an e-mail list or public file server). Posting of an article on a secure network (not accessible to the public) within the authors institution is permitted.
  • The right, subsequent to publication, to use the article or any part thereof free of charge in a printed compilation of works of their own, such as collected writings or lecture notes.