The Significance of State Practises in Enforcing the Principle of Effectiveness in Claims of Territorial Ownership

Penulis

  • Ria Vinata Faculty of Law, University of Wijaya Kusuma Surabaya
  • Ibnu Asqori Pohan Universiti Kebangsaan Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.30651/justitia.v7i2.20410

Abstrak

The state can obtain rights to a territory through various means of ownership, including prescription, accretion, cession, conquest, and occupation, as long as it can effectively control (occupation) the territory with long-lasting control (practical work). The Sipadan and Ligitan Islands dispute is Indonesia's first experience with the concept of effectivity. Effective control over an area dramatically influences the claim to ownership. Several countries claim land ownership based on ratio decidendi analysis of international court decisions. The Research method in this writing uses normative juridical analysis also known as the library research method. The author chose this approach because the analysis results will be discussed and explained concerning international law case studies. This research aims to analyze and describe the Role of State Practices in Implementing the Principle of Effectiveness towards Claims of Territorial Ownership.

Unduhan

Diterbitkan

2023-11-01

Cara Mengutip

Vinata, R., & Ibnu Asqori Pohan. (2023). The Significance of State Practises in Enforcing the Principle of Effectiveness in Claims of Territorial Ownership. JUSTITIA JURNAL HUKUM, 7(2). https://doi.org/10.30651/justitia.v7i2.20410

Terbitan

Vol 7 No 2 (2023): Justitia Jurnal Hukum

Bagian

Articles

Lisensi

Creative Commons License

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Penulis yang menerbitkan jurnal ini menyetujui persyaratan berikut:

1. Penulis memiliki hak cipta dan memberikan hak jurnal untuk publikasi pertama dengan karya yang secara simultan dilisensikan di bawah  Creative Commons Attribution License yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal dalam jurnal ini.
2. Penulis dapat membuat perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini.
3. Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting pekerjaan mereka secara online (misalnya, dalam repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengajuan, karena dapat menyebabkan pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan (Lihat Effect of Open Access).