Independence of The General Election Commission In Carrying Out Factual Verification of Political Parties General Election Participants
DOI:
https://doi.org/10.30651/justitia.v7i1.18370Abstrak
Political parties are an important aspect that determines the quality of holding good general elections, because political parties are the first door for candidates for government administration. Find out what are the requirements for political parties to become participants in the General Election (PEMILU) and how to carry out factual verification of political parties. The statutory and analytical approach through literature studies related to the factual verification of political parties participating in general elections. There are parties that were previously declared ineligible, then later after taking legal or administrative measures they were passed, meaning that there was implementation that was not optimal or error in the field.Referensi
Book
Abdullah, R. (2009). Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas. Rajawali Pers.
Amir, I., & Mustafa. (2021). Aspek Hukum dan Dinamika Pemilihan Umum di Indonesia (Efriza (ed.)). Kreasi Cendikia Pustaka.
Aris, M. S. (2021). Hukum Pemilu; Filosofi dan Prindip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945. Setara Press.
KataData.co.id. (2022). Ini 18 Partai Politik yang Lolos Verifikasi Pemilu 2024.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum (VI). Kencana Prenada Media Group.
Mochtar, Z. A. (2016). Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi. Raja Grafindo Persada.
Tempo.co. (2018). PBB dan PKPI Tak Lolos Jadi Peserta Pemilu 2019.
Journal
Djuyandi, Y. (2014). Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum. Humaniora, 5(2), 1202. https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3263
Effendy, M. (2022). Hukum Kepemiluan dan Format Sistem Kepartaian (Ahmad Fikri Hadin (ed.)). Thema Publishing.
Erick, I. P., Putra, S., Putu, I. N., Made, N., & Karma, S. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui E - Commerce. Jurnal Analogi Hukum, 1(2), 239–243.
Haryono, D. (2019). Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015. Jurnal Administrative Reform, 6(2), 67. https://doi.org/10.52239/jar.v6i2.1900
Husen, L. O. (2019). Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemisahan Kekuasaan (Abd. Kahar muzakkir (ed.)). CV. Sosial Politic Genius (SIGn).
Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Mirra Buana Media.
Marzuki, S. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 15(3), 393–412. https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8
Mustiani, I., Effendy, L., & Nurabiah, N. (2022). Analisis Tingkat Keberhasilan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Mataram. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 10. https://doi.org/10.37676/ekombis.v10is1.2020
Nurdin, I., & Pasha, J. A. (2019). The Lack of Gender Mainstreaming on the Presidential Regulation No. 86/2018 on Agrarian Reform. Jurnal Perempuan. http://indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/375
Persada, I. S. A., & Wisnaeni, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19: Modernisasi Dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Kpu-Ri). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 8(2), 186. https://doi.org/10.25157/justisi.v8i2.3513
Puteri, A., Ramadhan, S., & Gani, E. (2020). Wacana Berita Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Media Daring Jambimetro. Com (Analisis Wacana Kritis Perspektif Sara Mills). Kajian Linguistik Dan Sastra. http://journals.ums.ac.id/index.php/KLS/article/view/7179
Putra, I. M., Ariany, R., & Syahrizal. (2019). Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Jispo, 9(1), 107–123.
Rizki A, I., Suhartono, R. M., & Salam, S. (2021). Implementation of State Administrative Court Decisions: Conception, and Barriers. Musamus Law Review, 3(2), 49–57. https://doi.org/10.35724/mularev.v3i2.3449
Salam, S. (2020). Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu : Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, 18(2), 885–896. https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.511
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Penulis yang menerbitkan jurnal ini menyetujui persyaratan berikut:
1. Penulis memiliki hak cipta dan memberikan hak jurnal untuk publikasi pertama dengan karya yang secara simultan dilisensikan di bawah  Creative Commons Attribution License yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal dalam jurnal ini.
2. Penulis dapat membuat perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini.
3. Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting pekerjaan mereka secara online (misalnya, dalam repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengajuan, karena dapat menyebabkan pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan (Lihat Effect of Open Access).