Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.30651/justitia.v3i2.3417Abstract
Penelitian ini mengkaji kebijakan formulatif penanggulangan tindak pidana destructive fishing di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulatif penanggulangan tindak pidana destructive fishing termuat dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kebijakan formulatif yang merupakan landasan operasionalisasi hukum pidana penanggulangan tindak pidana destructive fishing tersebut belum mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, ketentuan minimum khusus, dan sanksi tindakan, sehingga penanggulangan tindak pidana destructive fishing belum efektif.
Kata Kunci: Kebijakan Formulatif, Tindak Pidana, Destructive Fishing
References
Literatur
A. Fuad Usfa dan Tongat, (2004), Pengantar Hukum Pidana, Malang: UMM Press
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta
Barda Nawawi Arief, (2008), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Djoko Tribawono, (2002), Hukum Perikanan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti
Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, (2015), Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan, Jakarta: Rajagrafindo Persada
M. Sholehuddin, (2004), Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Rajagrafindo Persada,
Marlina, (2011), Hukum Penitensier, Bandung: Refika Aditama
Nunung Mahmudah, (2015), Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
Supriadi dan Alimuddin, (2011), Hukum Perikanan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
Trisno Raharjo, (2006), Kebijakan Legislatif Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dengan Sarana Penal, Yogyakarta: Penerbit Kantor Hukum Trisno Raharjo
Warwick Gullet, (2008), Fisheries law in Australia, Australia: LexisNexis Butterworths
Wirjono Prodjodikoro, (1986), Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Eresco
Artikel Jurnal dan E-Data
Abdul Kholiq, et. al., (2015), Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015
Agus Sudaryanto dan Purnawan D. Negara, (2010), Kebijakan Formulatif Tentang Tindak Pidana Pilkada dalam Perspektif Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dan Transparan, Jurnal Konstitusi, Vol. III, No.1
Dhita Dwi Handayani, 2015, Penerapan Pidana Minimum Khusus Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi: Studi di Pengadilan Negeri Klas IA Padang), Padang: Universitas Andalas, scholar.unand.ac.id/134/
Dwi Astuti Palupi, (2019), Yuridical Aspect Prevention of “Illegal Fishing†Action in International Law and Implementation in Indonesia, The First ELEHIC Social Sciences on Sustainable Development for World Challenge: The First Economics, Law, Education and Humanities International Conference Volume 2019
Eddy Rifai dan Khaidir Anwar, (2014), Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan, Jurnal Media Hukum Vol. 21 No.2 Desember 2014
Elmayanti, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Melalui Pembaruan Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia dalam repository.unand.ac.id
Heru Suyanto dan Khoirur Rizal Lutf, (2017), Model Kebijakan Penal terhadap Kejahatan Pertambangan yang Disebabkan Kebijakan Pemerintah (Studi Tambang Pasir Besi di Kabupaten Lumajang), Jurnal Hukum Republica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017
M. Bailey dan U. R. Sumaila, (2015), Destructive Fishing And Fisheries Enforcement In Eastern Indonesia, Marine Ecology Progress Series Mar Ecol Prog Ser, Vol. 530: 195–211
M. Harun, (2016), Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara, Jurnal Rechtsvinding Volume 5, Nomor 1, April 2016
Marhaeni Ria Siombo, (2011), Pendayagunaan Hukum Dalam Mengatasi Perilaku Tidak Ramah Lingkungan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Ikan, Jurnal MMH Jilid 40 No. 4 Oktober 2011
Muhammad Insan Tarigan, (2018), Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking FV Viking Vessel), Journal of Indonesian Legal Studies (JILS), 2018 3(1): 131-146
Nanik Ermawati dan Zuliyati, Dampak Sosial dan Ekonomi Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-Kp/2015 (Studi Kasus Kecamatan Juwana Kabupaten Pati), Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK (Sendi_U)
Nuswantoro Dwiwarno, (2017), Analisis Yuridis Illegal Fishing di Perairan ZEE Indonesia Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Konvensi Palermo 2000 (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime), Gema Keadilan Vol. 4, No. 1 pp 110-127, Oct 2017
Sriayu Aritha Panggabean Suhaidi et. al., (2016), Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 2/Permenkp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Terhadap Usaha Perikanan Tangkap Oleh Nelayan Di Sibolga, USU Law Journal, Vol.4.No.4 (Oktober 2016)
Tanpa Judul, repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39979/4/chapter%20ii.pdf
Usmawadi Amir, (2013), Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus: Volga Case), Jurnal Opinio Juris Vol. 12 Januari-April 2013
Wahyu Lukito, (2018), Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang), Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13 No. 1
World Wide Web
KKP, (2019), KKP Bersama Instansi Terkait Proses 33 Kasus Destructive Fishing, Tersedia Pada https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/11060-kkp-bersama-instansi-terkait-proses-33-kasus-destructive-fishing [Akses, 21 September 2019]
The Pew Charitable Trusts, (2013), FAQ: Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, Tersedia Pada https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/fact-sheets/2013/08/27/faq-illegal-unreported-and-unregulated-fishing [Akses, 19 November 2019]
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
