PENGINTEGRASIAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Wafdah Vivid .,S.H.,MH.

Sari

Pemidanaan menjadi problem dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan dari pemidanaan adalah bentuk perlindungan bagi segenap tumpah darah Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, pemidanaan harus mempertimbangkan humanism. Banyak yang memepertanyakan keefektifan pidana penjara terutama dari akibat negatif. kondisi lapas menimbulkan kritik, Lapas sering dijadikan sebagai sekolah bagi para penjahat yang melahirkan penjahat professional, Pemidanaan yang bersifat modern, vonis tidak harus penjara. jika seorang masuk penjara, maka akan menjadi beban negara, sekaligus menyediakan fasilitas yang jumlah nya sangat besar. Sanksi kerja sosial jauh lebih bermanfaat dari pada pidana penjara. peraturan hukum positif yang akan datang (ius constitutum) terutama peraturan mengenai pemidanaan kerja sosial yang dapat dirumuskan secara lebih baik dengan tujuan utama melindungi masyarakat dan merehabilitasi pelaku kejahatan. Perlu merumuskan secara tepat tentang pidana kerja sosial sehingga dapat berlaku dengan efektif dan mencapai tujuannya secara tepat.

 

Kata kunci : pidana, kerja sosial, sistem hukum

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

Ali Lukman. (1995). Kamus Besar Bahasa

Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka

Ali Mahrus, (2012), (Ed. 1, Cet.2), DasarDasar

Hukum Pidana, Jakarta: Sinar

Grafika.

Ardiani Selvi Dwi, (2003), (Tesis).

Kebijakan Pidana Kerja Sosial

Dalam Rangka Penuangan Ide

Individualisasi Pidana (Studi

Terhadap Alternatif Pidana

Perampasan Kemerdekaan Jangka

Pendek), Semarang: Universitas

Negeri Semarang

Anis Masduro Hatun, (2003), (Tesis), Ide

Pidana Kerja Sosial dan

Implementasinya dalam Kebijakan

Formulasi Hukum Pidana Untuk

Anak Di Indonesia, Semarang:

Pasca Sarjana Undip.

Barda Nawawi Arief, (2000), Masalah

Penegakan Hukum dan Kebijakan

Penanggulangan Kejahatan,

Semarang, Universitas Diponegoro.

Barda Nawawi Arief, (1996), Bunga

Rampai Kebijakan Hukum Pidana,

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bungin Burhan, (2007). Metodologi

Penelitian Kualitatif: Aktualisasi

Metodologi Ke Arah Ragam Varian

Kontemporer, Jakarta : Raja

Grafindo Persada.

BZ Marpiyani, (2013), (Skripsi),

Perspektif Alternatif Pemberian

Pidana Kerja Sosial Bagi Anak

Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Banjarmasin: Universitas Lambung

Mangkurat.

Chazawi Adami, (2003), Pelajaran hukum

pidana bagian I, Jakarta: Raja

Grafindo Persada.

Eryna Nugraha Ganda, (2003), (Tesis),

Kebijakan Legislative tentang

Kebijakan Kerja Sosial, Semarang:

Program Pasca Sarjana Undip.

Andi Hamzah, (2008), Asas - Asas Hukum

Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

Hartono Sunaryati, (2013), Peran State

Auxiliary Bodies Dalam Rangka

Konsolidasu Konstitusi Menuju

Grand Design Sistem Dan Politik

Hukum Nasional, Jakarta: Badan

Pembinaan hukum nasional.

Hazairin, (1981), Tujuh Serangkai

Tentang Hukum, Bandung: Bina

Aksara.

Huda Chairul, (2006), Dari Tiada

Pidana Tanpa Kesalahan Menuju

Kepada Tiada Pertanggung

jawaban Pidana Tanpa Kealahan.

Tinjauan Kritis Terhadap Teori

Pemisahan Tindak Pidana dan

Pertanggungjawaban Pidana,

Jakarta. Kencana Prenada Media.

Ibrahim Jhonny, (2006). Teori dan

Metodologi Penelitian Hukum

Normatif, Malang: Bayumedia

publishing.

Jimly Ashidiqie, (1996), Pembenaran

Hukum Pidana Indonesia: Studi

tentang Bentuk Bentuk Pidana

dalam Tradisi Fiqh dan

relevansinya bagi Usaha

Pembaharuan KUHP Nasional,

Bandung: Angkasa.

Konrad Buzgowsky, (2015), Criminality

and criminal justice in

contemporary Poland,

Sociological Perspectives, London:

Routledge Taylor and Francis

Group, hlm. 23.

Lamintang P.A.Fdan Theo Lamintang,

, Hukum Penitensier Indonesia,

Ed. 2, Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta

Lawrence M. Friedman, (2002), Sistem

Hukum: Perspektif Ilmu Sosial

(Terjemahan), Jakarta: Penerbit Nusa

Media

Luis Manuel Oliviera De Miranda Pereira,

(1986), Community Service in

Portugal How Did Community

Service Perform Since Its

Implementation in 1982 Amandment

of The Penal Code, Lisbon: UNICRI

:United Nations Interregional Crime

and Justice Research.

Peter Mahmud Marzuki, (2009), Penelitian

Hukum, Jakarta: Kencana Prenada

Group.

Sudikno Mertokusumo, (2011), Bunga

rampai Ilmu Hukum, Jogjakarta:

Liberty.

Muladi, (1995). Kapita Selekta Sistem

Peradilan Pidana. Semarang :

Badan Penerbit Universitas

Diponegoro.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1992),

Bunga rampai Hukum Pidana,

Bandung: Alumni.

Niniek Suparni, (2007), (Cet.II),

Eksistensi Pidana Denda Dalam

Sistem Pidana dan Pemidanaan,

Jakarta: Sinar Grafika.

Ninik Zakiyah, (2016), Hazairin dan

Penghapusan Pidana Penjara

Pendek, Jurnal Al Ahkam, Volume

Nomor 2.

Setiono, (2005), Metode Penelitian

Hukum, Surakarta: Program

Pascasarjana UNS

Setiady Tolib, (2010), Pokok-Pokok

Hukum Penitensier Indonesia,

Alfabeta, Bandung Syahrani

Ridwan, 2004, Rangkuman intisari

ilmu hukum edisi revisi, Citra

Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, (2001), Pengantar

Penelitian Hukum, Jakarta: UI

Press.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji,

(2009), (Cet.11), Penelitian Hukum

Normatif Suatu Tinjauan Singkat,

Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudarto, (1984), Hukum Pidana Dan

Perkembangan Masyarakat,

Bandung: Sinar Baru.

Teuku Muhammad Radmie, (1983),

Peranan Hukum Islam Dalam

Pembinaan Hukum Nasional,

Yogyakarta: Bina Aksara.

Tongat, (2001), Pidana Kerja Sosial

Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta:

Djambatan.

Media Cetak

Suara Karya online, Sabtu, 29 November

, Lapas Penuh, dihukum satu tahun

tidak usah dipenjara

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.