Analisis Siklus APBD pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya

Penulis

  • Annisa Aliyyatud Dzakiyah Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
  • Bilqist Nabila Zahra Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
  • Nadya Angeli G. F Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
  • Nanda Debi W. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

DOI:

https://doi.org/10.30651/stb.v4i2.24347

Kata Kunci:

APBD, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan, Audit

Abstrak

Analisis pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kajian sistematis terhadap seluruh aktivitas finansial yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya adalah salah satu dinas pemerintah daerah yang bergerak di bidang industri dan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. Penelitian ini relevan mengingat pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan sektor industri dan ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya telah melaksanakan siklus APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Referensi

Belinda, P. A., & Costari, N. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita, 1.

DJPK. (2017, December 21). Penatausahaan Keuangan Daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieved October 27, 2024, from https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5753

eDelivery 2024. (n.d.). GRMS Pemerintah Kota Surabaya. https://edelivery.surabaya.go.id/2024/

IAI. (n.d.). Modul CGAA Daerah. Retrieved October 27, 2024, from https://web.iaiglobal.or.id/assets/materi/Sertifikasi/modul/cgaa-daerah/index.html#p=25

JDIH BPK. (n.d.). Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Details/272282/perda-kota-surabaya-no-6-tahun-2023

JDIH BPK. (n.d.). PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006. Peraturan BPK. Retrieved October 27, 2024, from https://peraturan.bpk.go.id/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006

Karakteristik, Jenis dan Prosedur Penelitian Kualitatif. (n.d.). KajianPustaka.com. Retrieved October 27, 2024, from https://www.kajianpustaka.com/2019/04/karakteristik-jenis-dan-prosedur-penelitian-kualitatif.html#google_vignette

Kemendagri. (n.d.). 0verview Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah. https://keuda.kemendagri.go.id/asset/kcfinder/files/Sesditjen_Keuda_OVERVIEW%20PENGELOLAAN%20KEUDA-ACARA-ACEH%20%282%29.pdf

Korompot, R., & Poputra, A. T. (2015). Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. Jurnal EMBA, 3.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. https://repository.unpas.ac.id/36117/7/BAB%20III.pdf

Tampang, E., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D.L. (2022). AnalisisPengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (n.d.). JDIH Sekretariat Kabinet. Retrieved October 27, 2024, from https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/328/UU%20NO%2025%20TH%202004.pdf

Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan DAerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 10.

Unduhan

Diterbitkan

2024-12-19