Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Madiun Periode 2018-2021

Penulis

  • Gezza Insan Muttaqin Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
  • Fajar Syaiful Akbar Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

DOI:

https://doi.org/10.30651/stb.v3i1.18408

Kata Kunci:

Kinerja Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Belanja Operasi, Belanja Modal.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran atau hasil kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Madiun periode 2018-2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian statistik deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik obeservasi yaitu dilakukan dengan melakukan pengamatan laporan keuangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD Kota Madiun tahun 2018-2021. Data ini dianalisis menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Keserasian Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masuk kategori rendah dengan pola konsultatif yang artinya campur tangan dari pemerintah pusat sudah mulai berkurang yang artinya Kota Madiun sudah mulai berusaha memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah secara bertahap. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal masuk kategori sedang yang artinya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kota Madiun sudah sedikit mampu berkontribusi dalam Pendapatan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah masuk kategori efektif yang artinya pemerintah Kota Madiun telah mampu merealisasikan target penerimaan dari pos pendapatan asli daerah, dan Rasio Keserasian Belanja Daerah masih didominasi oleh belanja operasi daripada belanja modal.

Referensi

Indrayani, I., & Khairunnisa, K. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe:(Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). Jurnal Akuntansi dan keuangan, 6(1), 1-10.

Mahmudi. 2016. Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahsun. 2013. Metode Penelitiam Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Mardiasmo. (2021) Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru. Yogyakarta : ANDI

Maulina, F., & Rhea. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerinta h Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 2(1), 11–22.

Peraturan Pemerintah RI. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP Nomor 12 Pasal 1 Ayat 7 Tahun 2019). 42.

Perwita Sari, R., Tjahjono, H. (2018). Analysys Of Financial Performance In Public Sector (A Case Study in Lamongan, East Java-Indonesia). JASF Journal of Accounting and Strategic Finance, 1(1), 82–90.

Priono, H., Yuhertiana, I., Sundari, S., & Puspitasari, D. S. (2019). Role of financial management in the improvement of local government performance. Humanities & Social Sciences Reviews, 7(1), 77-86.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.

Saragih, F., & Siregar, I. A. (2021). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. Scenario, 43–53.

Sari, I. I., & Yousida, I. (2019). Analisis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 5(1), 129–142.

Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 18(2).

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.

Unduhan

Diterbitkan

2023-05-29