MAQASID Journal of Islamic Law Studies was first published by the Islamic Family Law Department (Ahwal Syakhshiyyah) Faculty of Islamic Religion in 2012. This journal was published as a forum for lecturers, researchers, and those interested in Islamic law and legal studies to share knowledge and related knowledge in accordance with Islamic law. The focus and scope are determined by the editorial team. This journal provides a forum for the sharing, dissemination, and discussion of research, experiences, and perspectives in various areas of Islamic law. The focus and scope of MAQASID: Journal of Islamic Law Studies is a journal that publishes the results of original studies and research with the latest edition in Islamic Law Studies. The scope of the Maqasid Journal is (1) Islamic Law, (2) Islamic Family Law, (3) Islamic Marriage Law (Munakahat), (4) Islamic Inheritance Law (Mawaris), (5) Islamic Economic Law (Muamalah), (6) Islamic Astronomy (Falak), and (7) Islamic Law Studies.
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Departmen Islamic Family Law, Faculty Of Islamic Religiuos, Muhammadiyah University of Surabaya as publisher of the journal. Copyright encompasses exclusive rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms and any other similar reproductions, as well as translations. The reproduction of any part of this journal, its storage in databases and its transmission by any form or media, such as electronic, electrostatic and mechanical copies, photocopies, recordings, magnetic media, etc., will be allowed only with a written permission from Jurnal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Departmen Islamic Family Law, Faculty Of Islamic Religiuos, Muhammadiyah University of Surabaya. Faculty Of Islamic Religiuos Muhammadiyah University of Surabaya, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in the Maqasid are sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers. Rights of Authors The Jurnal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Departmen Islamic Family Law, Faculty Of Islamic Religiuos, Muhammadiyah University of Surabaya recognize the retention of the following: Patent and trademark rights and rights to any process or procedure described in the article. The right to photocopy or make single electronic copies of the article for their own personal use, including for their own classroom use, or for the personal use of colleagues, provided the copies are not offered for sale and are not distributed in a systematic way outside of their employing institution (e.g. via an e-mail list or public file server). Posting of an article on a secure network (not accessible to the public) within the author’s institution is permitted. The right, subsequent to publication, to use the article or any part thereof free of charge in a printed compilation of works of their own, such as collected writings or lecture notes.
Perlindungan Hukum Terhadap Bidder Lelang Online Melalui Instagram Perspektif Maqashid Syariah
Pelaksanaan lelang online melalui media sosial Instagram berkembang pesat, namun belum diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai bagi bidder (penawar). Praktik lelang tersebut berpotensi menimbulkan kerugian, seperti penipuan, manipulasi harga, dan ketidakjelasan objek lelang. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap bidder lelang online di Instagram dalam perspektif Maqasid Syariah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan Maqasid Syariah yang meliputi perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum secara spesifik mengatur mekanisme dan tanggung jawab dalam lelang online berbasis media sosial, sehingga bidder rentan dirugikan. Dari perspektif Maqasid Syariah, perlindungan hukum terhadap bidder merupakan perwujudan utama hifz al-mal dan hifz al-nafs. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum positif dengan Maqasid Syariah dalam konteks lelang online di Instagram, yang masih jarang dikaji. Penelitian ini berkontribusi memberikan kerangka normatif bagi penguatan regulasi lelang online yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip Syariah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lelang Online, Bidder, Instagram, Maqasid Syariah.
Copyright (c) 2026 MUHAMMAD KHAIRIL AGUM SIAHAAN https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Disparitas Standar Tata Kelola Industri Makanan Di Indonesia Dan Taiwan Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan standar pengelolaan industri pangan antara Indonesia dan Taiwan dengan pendekatan Maqasid Syariah Ibnu’Asyur, khususnya pada dimensi al-khassah dan al-ammah. Metode yang digunakan adalah kualitatif komparatif dengan pendekatan studi literatur, yang mencakup analisis regulasi, kebijakan publik, dan sumber akademik dari kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia unggul dalam penerapan kebijakan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019, yang mencerminkan implementasi Maqasid al-khassah untuk melindungi konsumen muslim. Namun, Indonesia menghadapi tantangan dalam memenuhi Maqasid al-ammah, terutama dalam keselarasan dengan standar internasional dan penggunaan teknologi modern dalam pengawasan pangan. Di sisi lain, Taiwan lebih fokus pada kemaslahatan umum dengan kepatuhan tinggi terhadap ISO 22000 dan HACCP, serta penerapan teknologi seperti automated testing dan blockchain traceability. Namun, Taiwan belum mengakomodasi dimensi perlindungan khusus yang ada dalam kebijakan halal Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan Maqasid Syariah Ibnu ‘Asyur sebagai instrumen analisis komparatif antara standar pengelolaan industri pangan di Indonesia dan Taiwan. Kontribusi ilmiah penelitian ini yaitu merumuskan kebijakan pangan integratif yang menggabungkan nilai keagamaan, kepentingan publik, standar global, dan teknologi untuk mengembangkan industri pangan yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan industri pangan yang ideal perlu bersifat integrative dan seimbang yaitu menggabungkan perlindungan khusus dan kepentingan umum secara harmonis. Pendekatan Maqasid Syariah Ibnu ‘Asyur berperan penting dalam pengembangan kebijakan pangan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga menegakkan nilai moral, social, dan spiritual demi tercapainya keadilan serta keberlanjutan industri pangan global. Kata Kunci: Maqasid Syariah, Standar Industri Makanan, Indonesia, Taiwan.
Copyright (c) 2026 Akne Nabila Akne https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Rekonstruksi Konsep Wali Nikah Dalam Praktik Pernikahan Online di Kota Padang Perspektif Maqāṣid al-syarī‘ah
Tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi konsep wali nikah dalam praktik pernikahan digital berdasarkan kaidah maqāṣid al-syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, karena fenomena pernikahan daring belum banyak diteliti secara empiris dari masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan lima narasumber, yaitu dosen Hukum Keluarga Islam, Kepala KUA Kota Padang, pasangan GR dan NR, serta wali nikah, sedangkan data sekunder berasal dari penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui purposive sampling, dan analisis dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk menginterpretasikan data dengan konsep maqāṣid al-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan virtual GR dan NR mampu memenuhi tujuan syariah secara menyeluruh. Pertama, hifz al-din, nilai agama tetap terjaga karena wali hadir melalui video call dan saksi lengkap. Kedua, hifz al-nasl, legitimasi nasab dan kepastian keluarga terjamin, Ketiga, hifz al-nafs, keselamatan dan kenyamanan peserta tercapai karena tidak ada risiko perjalanan jauh. Keempat, hifz al-aql, proses dilakukan secara rasional, pengawasan identitas dan saksi dijalankan dengan tertib. Kelima, hifz al-mal, hak finansial pasangan, termasuk mahar dan nafkah, tetap terlindungi melalui pencatatan resmi dan dokumentasi digital. Temuan ini menunjukkan bahwa pernikahan daring dapat dijadikan alternatif yang efektif, aman, dan sah secara syariah, terutama dalam situasi darurat atau keterbatasan mobilitas. Kata Kunci: Wali Nikah, Maqasid Syariah, Nikah Online.
Copyright (c) 2026 Firdaus Firdaus, Desminar, Habibulloh, Pipin Novrianti https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Praktik Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Di Desa Sei Rampah Perspektif Maqashid Syariah
Praktik pengangkatan anak di banyak komunitas Muslim menimbulkan persoalan hukum terkait pola pemberian harta warisan, karena anak angkat tidak memperoleh hak waris berdasarkan nasab. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola pemberian harta warisan bagi anak angkat di Desa Sei Rampah, mengidentifikasi faktor penghambat penerapan mekanisme hukum seperti wasiat wajibah, dan mengevaluasi implikasinya terhadap tujuan maqāṣid al-sharīʿah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus; data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara semi-terstruktur dengan informan purposif (empat anak angkat, orang tua angkat, dan tokoh masyarakat), serta data sekunder dari kajian hukum dan literatur. Novelty penelitian terletak pada pemadanan analisis normatif-empiris dengan sudut pandang maqāṣid untuk menilai kesesuaian norma dan praktik lokal. Hasil menunjukkan pola pembagian harta lebih banyak dilakukan melalui hibah atau musyawarah keluarga, bukan mekanisme formal wasiat wajibah, hambatan utama adalah rendahnya literasi hukum dan dominasi tradisi lokal. Kontribusi penelitian: menyediakan bukti empiris untuk rekomendasi kebijakan literasi hukum keluarga Islam dan peran tokoh agama dalam sosialiasi mekanisme perlindungan ekonomi bagi anak angkat. Kata Kunci: Wasiat Wajibah; Anak Angkat; Hukum Keluarga Islam; Praktik Hukum Lokal.
Copyright (c) 2026 Muhammad Pebri Andinata, Irwan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Sound Horeg In The Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah: Analysis of The East Java MUI Fatwa Number 1 Of 2025
The phenomenon of using sound horeg in East Java society gave birth to social and health polemics, so the East Java Indonesian Ulema Council (MUI) forbade it through Fatwa No. 1 of 2025. This article aims to examine the ijtihad method used in the determination of the East Java MUI fatwa No. 1 of 2025 and how from the perspective of maqāṣid al-syarī'ah. The research method uses a qualitative approach based on literature study and content analysis of fatwas, complemented by fiqh rules and sharī'i arguments. The results show that the ijtihad of MUI East Java is contextual with the following steps taḥqīq al-manāṭ through an assessment of the social impact of high-volume sound and istinbāṭ al-aḥkām using qiyas coupled with the fiqh rule of dar'ul mafsadid muqaddamun 'ala jalbil maṣāliḥ (preventing harm takes precedence over attracting maslahat), maqashid sharia analysis that sound horeg is only tabi’iyyah (entertainment, prestige), while the harm touches ashliyyah (protecting the soul, protecting the mind, protecting property, and maintaining order). Therefore, MUI East Java's fatwa No. 1 of 2025 is the result of integrative contemporary ijtihad, combining classical sharia texts with modern social reality. This shows a methodological shift in fatwa from merely normative to responsive, by prioritizing the principle of maqāṣid al-syarī'ah as the main instrument to maintain the benefit of the people. Keywords: Sound Horeg, Maqashid Al Shari’ah, Fatwa, Indonesian Ulama’ Council.
Copyright (c) 2026 hendri hendrimania https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Maqāṣid Al-Sharīʿah Based Comparative Analysis Of Crypto Asset Regulation In Indonesia, Malaysia, And The United Arab Emirates
The rapid expansion of crypto assets since 2020 has generated complex challenges for Islamic economic law, particularly regarding the coherence of legal norms and fatwas across jurisdictions. Although crypto assets offer economic opportunities, regulatory and juristic responses in Muslim majority countries remain fragmented, reflecting the absence of a standardized maqāṣid al sharīʿah based evaluative framework. This study aims to analyze and compare the legal norms and fatwas governing crypto assets in Indonesia, Malaysia, and the United Arab Emirates during 2020 to 2025 from a maqāṣid-oriented perspective. The research employed a normative comparative legal approach supported by an evaluative simulation model, utilizing secondary data from publicly available regulations, fatwas, and official policy documents. The simulation operationalized key maqāṣid dimensions, namely protection of wealth, protection of intellect, and prevention of harm, across three regulatory scenarios consisting of crypto assets as means of payment, commodities or investment instruments, and objects of zakat. The results show that crypto assets receive higher normative acceptance when positioned as commodities or investment instruments, while their treatment as means of payment and zakat objects remains legally contested. Cross-jurisdictional variations reveal how differing institutional priorities and implicit maqāṣid orientations shape regulatory outcomes. These findings contribute theoretically by demonstrating the applicability of maqāṣid al sharīʿah as an operational evaluative tool in digital finance governance and practically by offering a framework to support the harmonization of fatwas and regulatory policies. Overall, the study highlights the importance of a standardized maqāṣid based approach to enhance legal coherence and certainty in regulating crypto assets within Islamic economic systems. Keywords: Maqāṣid Al-Sharīʿah, Crypto Assets, Legal Norms And Fatwas, Islamic Economic Law, Comparative Legal Analysis.
Copyright (c) 2026 Farrel Izham Prayitno, Multazam https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Abolisi Dan Amnesti: Implikasinya Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Siyasah Qada’iyyah di Indonesia
Penelitian ini mengkaji dampak pemberian abolisi dan amnesti oleh Presiden terhadap independensi kekuasaan kehakiman dalam kerangka Siyasah Qada’iyyah. Masalah yang ditelaah adalah apakah intervensi eksekutif yang menghentikan proses penuntutan atau menghapus akibat pidana saat peradilan masih berjalan menggerus kemandirian hakim dan prinsip checks and balances. Tujuan penelitian meliputi analisis dasar normatif, penilaian dampak praktis terhadap otoritas yudikatif, dan evaluasi kesesuaian tindakan tersebut menurut fikih siyasah. Metode yang dipakai adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kajian konsep, serta studi kasus melalui telaah dokumen dan literatur fikih. Hasil menunjukkan bahwa meskipun pengampunan negara sah secara formal, penerapannya pada perkara yang belum inkracht berisiko melemahkan peradilan dan menurunkan kepercayaan publik kecuali bila terbukti membawa maslahat umum yang jelas. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian Siyasah Qada’iyyah dengan kriteria evaluatif baru; secara praktis, temuan ini menawarkan pedoman bagi pembuat kebijakan dan pengelola peradilan untuk menyelaraskan hak prerogatif pengampunan dengan perlindungan independensi yudisial. Kata Kunci: Abolisi; Amnesti; Independensi Kehakiman; Siyasah Qada’iyyah; Hak Prerogatif Presiden.
Copyright (c) 2026 gibran dzahabi, Ramadani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Restrukturisasi Pembiayaan Dalam Kondisi Force Majeure sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Nasabah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum nasabah melalui mekanisme restrukturisasi pembiayaan dalam kondisi force majeure pada Bank Syariah Nasional Kantor Cabang Cirebon ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam berbasis maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan data lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan telah sesuai dengan regulasi OJK dan prinsip perlindungan konsumen, serta memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, restrukturisasi pembiayaan mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan melalui perlindungan harta, jiwa, dan keberlangsungan kehidupan nasabah dengan menerapkan kaidah al-masyaqqah tajlib al-taysīr. Penelitian ini menegaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan dalam kondisi force majeure bukan hanya kebijakan teknis perbankan, melainkan instrumen perlindungan hukum yang memiliki legitimasi yuridis dan nilai etis syariah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum Nasabah; Restrukturisasi Pembiayaan; Force Majeure; Maqāṣid Al-Syarī‘ah; Perbankan Syariah.
Copyright (c) 2026 Dede Al Mustaqim Mustaqim, Edy Setyawan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tren Perceraian Karena Financial Independence Istri: Analisis Maqasid Syariah dan Teori Keadilan Gender
Divorces in Indonesia continues to rise year after year. Many of these divorce lawsuits are filed by wives. One factor that motivates a wife to file for divorce from her husband is her financial independence. When a wife is financially stable, she is no longer dependent on her husband. Therefore, if the husband commits an act that violates the marriage, the wife can easily decide to end the marriage. This study aims to determine the factors causing divorce among financially independent wives, the concept of maqasid sharia in divorce decisions filed by wives, and the rights of wives after divorce from a gender justice perspective. This study is a normative study with a conceptual and case approach. The results show that factors that make financially independent wives easily choose to divorce include the wife's lack of financial dependence, the hope of having equal family relationships, and a high awareness of fighting for her dignity and honor. From the perspective of maqasid sharia, divorce can be a means to maintain the dignity, emotional health, and moral safety of women. According to the theory of gender justice, a wife who is financially independent still has the right to post-divorce rights because the essence of justice is not whether a woman is economically capable or not, but rather the fulfillment of responsibilities and relational respect. The implications of this research suggest that a wife's financial independence should not be understood as a threat to the integrity of the marriage, but rather as a protection of the maqasid sharia and the enforcement of gender justice in marital and post-divorce relationships. Keywords: Divorce, Financial Independence, Maqasid Syariah, Gender Justice, Women's Rights.
Copyright (c) 2026 Naela Rosita, Nafiah Wachidlatul Jannah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Negara Dalam Kasus Dugaan Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menimbulkan dampak sistemik terhadap keuangan negara, legitimasi hukum, dan kepercayaan publik, sehingga pertanggungjawaban pidana penyelenggara negara menjadi isu sentral dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana penyelenggara negara dalam tindak pidana korupsi menurut hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam, serta mengkaji penerapannya dalam kasus kebijakan impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan studi kasus, didukung oleh pendekatan konseptual terhadap teori pertanggungjawaban pidana dan teori penyelenggara negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana positif Indonesia, melalui UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP baru, menekankan pertanggungjawaban fungsional berbasis jabatan, di mana penyelenggara negara dapat dipidana atas penyalahgunaan kewenangan meskipun tanpa pembuktian keuntungan pribadi. Sebaliknya, hukum pidana Islam menempatkan unsur niat jahat (mens rea) dan pengkhianatan amanah (ghulul) sebagai prasyarat utama pertanggungjawaban pidana, sehingga kebijakan publik yang diambil tanpa motif memperkaya diri cenderung dipandang sebagai kesalahan administratif atau kekeliruan ijtihad kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan adanya ketegangan konseptual antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam kriminalisasi kebijakan publik. Oleh karena itu, integrasi prinsip mens rea dan amanah publik penting untuk mencegah over-kriminalisasi terhadap kebijakan strategis negara serta mewujudkan penegakan hukum yang lebih proporsional dan berkeadilan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyelenggara Negara, Korupsi, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam.
Copyright (c) 2026 Andika Rahmad, Noor Azizah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Konsep Kekuasaan Dan Demokrasi Dalam Politik Islam Kontemporer (Studi Komparatif Pemikiran Qardhawi Dan Ali Abd Raziq)
Isu politik dan hukum seperti pembentukan kekuasaan dan demokrasi masih menjadi isu kontroversial. Begitu banyak ulama yang fokus pada masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat Yusuf al-Qaradawi dan Ali Abd al-Raziq mengenai isu pembentukan kekuasaan dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode jenis metode library research dengan pendekatan komparatif-normatif, dimana peneliti mengumpulkan informasi mengenai permasalahan kemudian mendeskripsikan dan menganalisisnya. Peneliti mendapakan temuan bahwa dalam hal pembangunan demokrasi kedua tokoh sepakat tidak menentukan bentuk negara secara pasti, tapi memberikan karakteristik khusus, tetapi berbeda dengan landasan negara dan sumber kekuasaan negara apakah rakyat atau Allah. Dalam hal demokrasi, kedua tokoh bersepakat bahwa demokrasi sejalan dengan Islam dan bisa diterapkan dalam konsep negara Islam modern. Tetapi berbeda pendapat apakah demokrasi harus diterapkan dalam sebuah negara Islam atau tidak. Dengan pendapat dua tokoh ini memberikan panduan dalam kehidupan bernegara terutama dalam perkembangan keilmuan fiqh siyasah mu’ashiroh. Kata Kunci : Pembangunan Kekuasaan, Demokrasi, Politik Islam, Qardhawi, Ali Abd Raziq.
Copyright (c) 2026 Razaq Hammam Alamsyah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Menunda Pernikahan Karena Karier: Analisis Fikih Kontemporer Dan Maqashid Syari’ah
Kajian ini menunjukkan hukum mengadakan pernikahan karena pekerjaan dari sudut pandang fikih modern dengan mengutamakan perubahan sosial yang berdampak pada kecenderungan wanita muslim muda untuk menunda pernikahan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan metode kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa pernikahan masih dianggap sebagai mitsaqan ghalizan dalam pandangan fikih modern, tetapi untuk melaksanakannya diperlukan persiapan fisik, psikologis, material, dan moral. Penundaan pernikahan karena pekerjaan dianggap sebagai ikhitiar untuk mencapai keuntungan yang lebih besar, asalkan memiliki alasan yang jelas dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Selain itu, Pernikahan yang tertunda karena pekerjaan atau pendidikan tidak bertentangan dengan maqasid al-syariah, sebaliknya itu sejalan dengan lima tujuan utama: hifz al-mal, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-'ird. Wanita yang menunda pernikahan karena alasan karier harus mematuhi etika kerja Islam dengan menjaga kehormatan diri dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kaidah Islam. Oleh karena itu, keseimbangan antara kewajiban karier dan pernikahan dapat dicapai melalui pertimbangan kemampuan, komitmen, prinsip-prinsip Islam, dan persiapan yang cermat. Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan syariah hukum islam yang lebih berorientasi pada wanita yang ingin berkarier dan menunda pernikahan analisis fikih kontemporer dan maqashid syari’ah. Kata Kunci: Menunda Pernikahan, Fikih Kontemporer, Karier, Maqashid Syari’ah, Pernikahan.
Copyright (c) 2026 Hasriah Hasanuddin, Kiki Reski Amalia DT https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Penetapan Tanah Hak Guna Bangunan Sebagai Objek Penertiban Tanah Terlantar Perspektif Maslahah Mursalah
Tanah merupakan sumber utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia mulai dari tempat tinggal hingga kegiatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Namun, banyak tanah HGB yang sengaja dibiarkan terlantar untuk kepentingan spekulatif, sehingga menghambat fungsi sosial atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum positif mengenai penetapan tanah HGB sebagai objek penertiban tanah terlantar serta menilai kebijakan tersebut melalui perspektif Maslahah Mursalah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum agraria serta Maslahah Mursalah, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan penetapan tanah HGB sebagai objek penertiban tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar didasarkan pada kriteria tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara, serta tahapan penetapan mulai dari evaluasi, pemberian peringatan, hingga penetapan administratif. Kebijakan ini dibenarkan secara syar’i karena mencegah kemudaratan sosial akibat penelantaran aset produktif dan mendukung Maqashid Syariah untuk menjaga harta (Hifz Al-Mal) dan keberlangsungan hidup masyarakat (Hifz Al-Nafs).Penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan analisis hukum agraria positif dan perspektif Maslahah Mursalah sebagai kerangka normatif-etis dalam menilai kebijakan penertiban tanah terlantar, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Kata Kunci: Penetapan; Tanah; Hak Guna Bangunan; Terlantar; Maslahah Mursalah.
Copyright (c) 2026 Da Cahara, Tetty Marlina Tarigan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pengaruh Intensitas Game Online Dan Dinamika Komunikasi Rumah Tangga Pasangan Generasi Z Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam
Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi dalam kehidupan rumah tangga, termasuk pada pasangan suami istri Generasi Z yang memiliki kedekatan tinggi dengan media digital. Salah satu fenomena yang menonjol adalah meningkatnya intensitas penggunaan game online yang berpotensi memengaruhi kualitas komunikasi dan keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis intensitas game online dalam kehidupan rumah tangga pasangan Generasi Z, dinamika komunikasi suami istri yang terbentuk, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pasangan suami istri Generasi Z yang aktif bermain game online dan didukung oleh studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa game online memiliki sifat ambivalen, yaitu berfungsi sebagai sarana hiburan dan etika etika, namun dapat menurunkan kualitas komunikasi etika tidak dikelola secara proporsional. Temuan juga menunjukkan bahwa komunikasi dialogis, kesepakatan bersama, dan pengelolaan waktu menjadi faktor kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pengelolaan aktivitas digital yang selaras dengan prinsip mu‘asyarah bil ma‘ruf relevan untuk mempertahankan keseimbangan relasi suami istri di era digital. Kata Kunci: Game Online, Komunikasi Rumah Tangga, Hukum Keluarga Islam.
Copyright (c) 2026 Faiq Rahman Isa Anshori Faiq Rahman; Adang Djumhur, Samsudin, Nadia Sholihah Fatimatuzzahro https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2022/MS.Lsm Tentang Kebenaran Materiil Dalam Perkara Pemerkosaan Dan Pelecehan Seksual
Penegakan hukum jinayat di Aceh bertujuan mewujudkan keadilan substantif melalui pencapaian kebenaran materiil dalam setiap putusan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan problematika kualifikasi hukum yang berpotensi mengaburkan perlindungan terhadap korban, khususnya kelompok rentan. Penelitian ini berangkat dari persoalan adanya dugaan ketidaksesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan kualifikasi jarimah dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2022/MS.Lsm. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan kebenaran materiil; dan (2) apakah penentuan kualifikasi jarimah telah sesuai dengan unsur-unsur pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara fakta persidangan, pertimbangan hukum hakim, dan penerapan norma hukum jinayat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), disertai analisis konseptual terhadap doktrin kebenaran materiil dalam hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim membatasi unsur pemaksaan pada kekerasan fisik semata dan tidak mempertimbangkan secara memadai eksploitasi kerentanan korban penyandang disabilitas intelektual sebagai bentuk pemaksaan nonfisik. Akibatnya, perbuatan yang secara substansial memenuhi unsur jarimah pemerkosaan justru dikualifikasikan sebagai pelecehan seksual. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat diskursus akademik mengenai pentingnya pendekatan substantif dalam pembuktian jarimah pemerkosaan, khususnya terhadap korban rentan, serta mendorong konsistensi penerapan prinsip kebenaran materiil guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak korban dalam penegakan hukum jinayat di Aceh. Kata Kunci: Kebenaran Material; Pemerkosaan; Pelecehan Seksual; Qanun Jinayat; Jarīmah Ta'zīr.
Copyright (c) 2026 Muhammad Said Harahap, Fauziah Lubis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Oleh Konselor Agama Perspektif Maqashid Syariah
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial dan hukum yang bersifat struktural dan belum dapat ditangani secara efektif melalui pendekatan hukum formal semata. Di wilayah dengan masyarakat Muslim yang kuat, seperti Kabupaten Subang, konselor agama menempati posisi strategis dalam membentuk norma keluarga, menyelesaikan konflik domestik, dan memengaruhi respons masyarakat terhadap KDRT. Namun, peran konselor agama dalam pencegahan dan penanganan KDRT masih belum terkonseptualisasi secara sistematis dan kerap berada dalam ketegangan antara upaya menjaga harmoni keluarga dan kewajiban melindungi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual peran pendidikan, mediasi, dan advokasi konselor agama dalam pencegahan KDRT serta menjelaskan relasinya dengan mekanisme hukum formal dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum Islam normatif-konseptual melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan kebijakan terkait KDRT dan konseling keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran konselor agama bersifat ambivalen: pendidikan dan mediasi keagamaan berpotensi mencegah KDRT apabila berperspektif keadilan dan perlindungan korban, tetapi dapat menjadi kontraproduktif jika normatif dan bias patriarkal. Advokasi konselor agama terbukti efektif ketika terintegrasi dengan sistem perlindungan hukum formal melalui mekanisme rujukan yang jelas. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model sinergi konselor agama dan hukum formal berbasis maqashid syariah yang menempatkan perlindungan jiwa, keadilan, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama pencegahan dan penanganan KDRT. Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Konselor Agama; Maqashid Syariah
Copyright (c) 2026 Mulyana, Ratu Salma Salsabila https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Krisis Manajemen Pelayanan Hotel Syariah: Analisis Maqasid Syariah Atas Kasus Pengusiran Tamu di Pekalongan
Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis pengelolaan layanan di hotel Syariah melalui pendekatan maqashid syariah. Khususnya pada kasus pengusiran tamu di Hotel Indonesia Syariah, seorang konsumen yang bernama Rama Sahid melakukan pemesanan kamar melalui aplikasi Traveloka sebesar Rp 130.000 permalam. Namun setibanya di lokasi hotel pada malam hari, yang terjadi diluar dugaannya, pihak hotel menyampaikan bahwa terdapat tambahan sebesar Rp 10.224. karna uang tambahan tersebut Rama Sahid menolak untuk membayarnya yang tidak disebutkan sebelumnya. Maka dari itu komunikasi antara dua pihak tidak menemukan titik terangnya, pada akhirnya pihak hotel meminta Rama untuk meninggalkan hotel tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif fokus pada studi kasus spesifik (Rama Sahid) guna menganalisis pelayanan, prosedur operasional standar (SOP), jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan kontekstual dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dari pihak hotel terhadap tambahan itu karena harga yang dibayarkan melalui aplikasi dianggap lebih rendah dari tarif yang berlaku berlaku di hotel Rp 150.000 per malam, kebijakan tarif minimal tersebut telah lama diterapkan secara internal alasannya untuk menjaga keseimbangan harga dengan platfroom daring lainnya. Kemudian pihak hotel juga menanggap bahwa promo atau diskon dari pihak OTA tidak seharusnya menurunkan tarif di bawah batas tersebut. Oleh karna itu persfektif maqashid syariah menunjukkan bahwa prinsip maqashid syariah memiliki peran penting dalam mengkaji dan mengembangkan industry perhotelan syariah sesuai dengan nilai Islam dan kemaslahatan umat, Ibnu Ashur menegaskan bahwa inti dari hukum Islam bukan sekedar menjalankan aturan secara kaku, tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan umum, yaitu tercipta moral dan etika terhadap pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah Kata Kunci: Hotel Syariah, Pariwisata Halal, Maqashid Syariah, Prinsip Syariah.
Copyright (c) 2026 Fitri Fitri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Konstruksi Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Usia Dini Dalam Penyerahan Ke Pesantren Perspektif Maqāṣid Shari‘ah
Penyerahan anak usia dini ke pesantren merupakan fenomena sosial-keagamaan yang semakin berkembang di Indonesia dan menimbulkan persoalan hukum terkait batas tanggung jawab orang tua serta perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum orang tua setelah penyerahan anak, menilai kesesuaian praktik pengasuhan dengan prinsip best interest of the child, serta mengevaluasinya dalam perspektif maqasid al-syari‘ah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan, Kabupaten Cirebon, melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap empat informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua dalam praktik penyerahan anak terbagi menjadi dua pola: tanggung jawab substantif yang ditandai komunikasi aktif dan pemantauan rutin, serta tanggung jawab simbolik yang hanya berhenti pada persetujuan administratif tanpa pengawasan berkelanjutan. Praktik pengasuhan di pesantren telah menunjukkan pendekatan ramah anak, namun prinsip kepentingan terbaik anak belum terlembagakan secara sistematis dalam kebijakan. Dalam perspektif maqasid al-syari‘ah, praktik ini hanya legitim apabila menjaga keseimbangan antara pemeliharaan agama, perlindungan jiwa, dan perkembangan akal anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menempatkan orang tua sebagai subjek hukum utama dalam praktik penyerahan anak. Temuan ini berimplikasi pada perlunya penguatan standar pengasuhan berbasis perlindungan anak dan keterlibatan orang tua secara berkelanjutan dalam pendidikan pesantren. Kata Kunci: Anak Usia Dini; Pesantren; Maqasid Al-Syari’ah.
Copyright (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Film Bajakan Di Media Sosial
Fenomena film bajakan merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi industri perfilman di Indonesia maupun dunia karena berdampak pada kerugian ekonomi, pelanggaran hukum, dan degradasi nilai sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembajakan film berdasarkan hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam, serta mengkaji implikasinya dari perspektif ekonomi dan sosial budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal terkait hak kekayaan intelektual dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembajakan film merupakan pelanggaran hak cipta yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dan denda yang berat menurut hukum positif. Dalam perspektif ekonomi, praktik ini menimbulkan free rider problem yang merugikan pencipta dan ekosistem industri kreatif. Dari sisi sosial budaya, maraknya pembajakan mencerminkan normalisasi perilaku ilegal dalam masyarakat. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, pembajakan film termasuk kategori jarīmah ta‘zīr karena melanggar hak kekayaan intelektual (ḥaqq al-ibtikār) yang wajib dilindungi. Kesimpulannya, pembajakan film merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan penegakan hukum yang konsisten, penguatan edukasi masyarakat, serta penyediaan akses film legal yang terjangkau guna menekan praktik pelanggaran hak cipta dan menumbuhkan budaya menghargai karya intelektual. Kata Kunci: Film Bajakan; Hak Cipta; Hukum Pidana; Hukum Pidana Islam; Jarīmah Ta‘Zīr; Industri Kreatif.
Copyright (c) 2026 Fakhry Wahyuda Siregar, Akmaluddin Syahputra https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Status Mahram Raḍā’ah Melalui ASI Hasil Induksi Laktasi Perspektif Maqāṣid al-Usrah Jamaluddin ‘Athiyyah
Praktik induksi laktasi biasanya dilakukan oleh ibu angkat untuk menyusui anak adopsinya agar memiliki ikatan mahram raḍā’ah. Namun mengingat status mahram raḍā’ah tidak otomatis muncul hanya karena semata-mata menyusui, penting untuk meneliti bagaimana praktik induksi laktasi oleh ibu angkat dalam penetapan status mahram raḍā’ah. Sebelumnya penelitian tentang mahram raḍā’ah dalam konteks ini hanya dilakukan secara normatif. Sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk mengisi kekosongan fakta empiris terkait realita praktik induksi laktasi oleh ibu angkat di lapangan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian hukum empiris melalui pendekatan kualitatif untuk mengetahui ketetapan status mahram raḍā’ah melalui ASI hasil induksi laktasi oleh ibu angkat yang dianalisis menggunakan perspektif maqāṣīd al-usrah Jamaluddin ‘Athiyyah. Berdasarkan penelitian ini didapati hasil bahwa dari 4 terapis dan 2 ibu angkat yang diwawancara, ditemukan adanya komitmen dari terapis maupun ibu angkat untuk memenuhi syarat mahram raḍā’ah. Sehingga induksi laktasi berpotensi untuk menjadikan status mahram antar keluarga angkat. Namun, untuk mahram kepada ayah, ulama masih berbeda pendapat tentang eksistensi syarat laban al-fahl yang tidak ditemukan dalam praktik induksi laktasi. Sementara dalam hal maqāṣid al-usrah praktik ini dinilai sejalan dengan tanẓīm al-‘alāqah bayna al-jinsain karena dapat menjaga interaksi antar keluarga angkat, sejalan dengan hifẓ al-nasl karena melestarikan generasi melalui adopsi dan sesuai dengan hifẓ al-nasab karena nasab anak angkat tetap dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Selanjutnya, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan konsep mahram raḍā’ah terutama dalam konteks induksi laktasi. Di mana, induksi laktasi dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada ranah medis untuk memenuhi nutrisi bayi, melainkan juga berpotensi menjadi solusi dalam mekanisme relasional keluarga angkat ketika sudah memenuhi syarat sebagai mahram raḍā’ah dengan tetap memperhatikan batasan-batasan di dalam relasi mahram raḍā’ah salah satunya larangan mengubah nasab adopsi. Kata Kunci: Maqāṣid al-Usrah, Mahram Raḍā’ah, Induksi Laktasi, Ibu Angkat.
Copyright (c) 2026 Siti Amiratul Adibah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Equity Crowdfunding Digital Dalam Timbangan Maqashid Syariah: Studi Atas Kepastian Hukum Dan Perlindungan Investor di Indonesia
Studi ini meneliti hubungan antara kepastian hukum dan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam praktik equity crowdfunding (ECF) di Indonesia, menyoroti lemahnya perlindungan investor meskipun platform tersebut berlisensi OJK. Studi ini mencakup semua penyelenggara ECF resmi dan kontrak elektronik yang mendasari transaksi. Data primer dikumpulkan dari peraturan OJK dan dokumen kontrak, sedangkan data sekunder dari putusan pengadilan, berita, dan publikasi ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris untuk mengevaluasi implementasi aturan ECF berdasarkan standar kepastian hukum Gustav Radbruch dan nilai-nilai maqashid syariah. Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi, presentasi, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan kepastian hukum tidak terwujud karena tumpang tindih norma antara POJK No. 57/2020, POJK No. 16/2021, dan peraturan sektoral, yang membuat peraturan menjadi ambigu, tidak konsisten, dan tidak dapat diprediksi. Praktik ECF juga kurang memiliki perlindungan yang memadai, terlihat dalam sengketa informasi, tanggung jawab, dan masalah validitas kontrak elektronik yang mengganggu keadilan. Dari sudut pandang maqashid syariah, mekanisme ini gagal melindungi harta benda, akal budi, dan kedamaian batin. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka kerja terintegrasi dari teori kepastian hukum Radbruch dan syariah maqashid untuk menilai regulasi ECF. Implikasinya adalah perlunya regulasi yang koheren di bawah satu payung hukum untuk menghilangkan ambiguitas dan memperkuat perlindungan investor demi kepastian hukum yang adil dan selaras dengan syariah. Kata Kunci : Equity Crowfunding, Maqashid Syariah, Kepastian Hukum, Perlindungan Investor.
Copyright (c) 2026 Hendra Syahputra Munthe Putra https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Dialog Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Norma Sapta Darma Tentang Kedudukan Wali Nikah Di Lawang Kabupaten Malang
Penelitian ini mengkaji kedudukan wali nikah dalam masyarakat plural di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, khususnya pada ksus ayah penghayat Sapta Darma yang anaknya beragama islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan jenis penelitian empiris yang memadukan analisis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan tokoh agama Islam (mudin), tokoh Sapta Darma, serta pengikut Sapta Darma, dan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah terkait. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman dengan menggunakan kerangka teori pluralisme hukum John Griffiths.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kerangka normatif antara hukum Islam, hukum positif, dan norma Sapta Darma menimbulkan dinamika pluralisme hukum yang bersifat weak legal pluralism. Dalam praktiknya, kondisi ini melahirkan tiga pola dialog antarsistem hukum, yaitu integrasi, ketika norma hukum Islam diadopsi ke dalam hukum positif, koeksistensi, ketika norma Sapta Darma tetap hidup dalam masyarakat meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dan negosiasi, ketika para pihak mencari jalan tengah melalui mekanisme seperti penggunaan wali hakim. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris praktik perwalian nikah dalam komunitas penghayat Sapta Darma, yang sebelumnya lebih banyak dikaji secara normatif. Studi ini menunjukkan bagaimana interaksi antarsistem hukum dan peran tokoh lokal sebagai mediator menghasilkan kepastian hukum yang tetap menghormati keyakinan individu. Temuan ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur, tetapi juga memperkaya teori pluralisme hukum dalam konteks masyarakat multikultural di Indonesia. Kata kunci: Wali Nikah; Sapta Darma; Pluralisme Hukum; Dialog Hukum.
Copyright (c) 2026 nia amalia https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 4-9 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Rendahnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Tanjung Senang yang belum mencapai target optimal menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian bertujuan menganalisis implementasi Pasal 4–9 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta mengevaluasinya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi di Kelurahan Tanjung Senang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif regulasi telah memberikan landasan hukum yang jelas, aparatur kelurahan telah menjalankan fungsi fasilitatif secara aktif, dan realisasi penerimaan PBB meningkat dari 68% pada tahun 2021 menjadi 87% pada tahun 2024, namun target optimal 90–100% belum tercapai secara konsisten akibat rendahnya kesadaran wajib pajak dan kendala ekonomi. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi perspektif fiqh siyasah dalam evaluasi regulasi pajak daerah kontemporer, yang menghasilkan implikasi perlunya penguatan edukasi publik berbasis nilai amanah dan maslahah ammah demi terwujudnya tata kelola fiskal daerah yang berkeadilan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah, Siyasah Tanfidziyah.
Copyright (c) 2026 Chintya Irawan, Mohammad Yasir Fauzi, Muhammad Jayus https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kekosongan Norma Sanksi Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Anak Pasca Perceraian Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia
Dalam hukum keluarga di Indonesia, perceraian tidak menghapuskan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak. Namun, meskipun kewajiban tersebut diatur secara tegas, tidak terdapat pengaturan sanksi khusus apabila kewajiban itu tidak dipenuhi. Ketiadaan norma sanksi ini menimbulkan kelemahan struktural dalam penegakan hukum. Artikel ini mengkaji kesenjangan normatif tersebut serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan anak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek implementasi, penelitian ini menyoroti kekosongan norma sanksi sebagai akar struktural lemahnya kepatuhan terhadap kewajiban nafkah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan sanksi menjadikan norma kewajiban nafkah lemah secara yuridis dan tidak memiliki daya paksa yang memadai. Hal ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum, tidak efektifnya pelaksanaan putusan pengadilan, serta meningkatnya beban ekonomi pihak pengasuh anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui perumusan sanksi dan mekanisme penegakan yang lebih efektif guna menjamin perlindungan hak anak pasca perceraian. Kata Kunci: Hukum Perkawinan, Kekosongan Norma, Nafkah Anak, Perceraian, Perlindungan Anak.
Copyright (c) 2026 Huda Huda Noor Rahman, Anas, Yamani Naufal, Soraya Parahdina https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Praktik Penggantian Tanah Warisan Dengan Uang Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Dan Hukum Positif Indonesia
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penggantian tanah warisan dengan uang yang terjadi di Desa Mekar Sari, Kabupaten Lampung Utara, yang dalam pelaksanaannya seringkali tidak melibatkan seluruh ahli waris dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta konflik keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif maqasid al-syari’ah dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik penggantian tanah warisan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak, serta keabsahan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis, maqasid al-syari’ah, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggantian tanah warisan dengan uang belum memenuhi prinsip keadilan prosedural karena tidak melibatkan seluruh ahli waris dan tidak didukung oleh mekanisme penilaian yang transparan. Dalam perspektif maqasid al-syari’ah, praktik ini belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan harta (hifz al-mal) dan keharmonisan keluarga (hifz al-nasl). Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, ketiadaan persetujuan kolektif menyebabkan praktik tersebut berpotensi cacat hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara maqasid al-syari’ah dan hukum positif berbasis data empiris. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya musyawarah, transparansi, dan kesadaran hukum dalam pembagian warisan guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Kata Kunci: Penggantian Tanah Warisan; Maqasid Al-Syari’ah; Keadilan Prosedural; Pluralisme Hukum; Hukum Perdata Indonesia.
Copyright (c) 2026 Ihsan indonesia, indonesai indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Bagi Penyandang Disabilitas Tunawicara Di KUA Dlingo Bantul
Kajian ini membahas praktik akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara di KUA Dlingo Bantul dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dengan menyoroti pentingnya penyesuaian komunikasi dalam pelaksanaan akad. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan komunikasi yang berpotensi memengaruhi keabsahan akad nikah, sehingga diperlukan analisis untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad nikah dilakukan melalui penggunaan bahasa isyarat, media tertulis, serta bantuan pendamping guna memastikan terpenuhinya unsur kesepahaman (taradhi) antara para pihak. Dalam perspektif fikih, penggunaan isyarat diperbolehkan selama maknanya jelas, sehingga akad tetap sah. Praktik ini juga sejalan dengan prinsip maqashid al-syari’ah, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan martabat manusia (hifz al-nafs). Dalam perspektif hukum positif, praktik tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik akad nikah disabilitas tunawicara merupakan bentuk adaptasi hukum yang tetap menjaga substansi akad serta mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan non-diskriminasi. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam yang inklusif serta menjadi dasar peningkatan kebijakan dan pelayanan publik yang ramah disabilitas. Kata Kunci: Disabilitas Tunawicara, Akad Nikah, Hukum Islam, Hukum Positif, Maqashid Syari’ah.
Copyright (c) 2026 Sri Rahmawati Dewi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Keabsahan Hukum, Etika Islam Dan Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Praktik Talak Live Di Tiktok
Praktik talak melalui siaran langsung di media sosial menghadirkan problematika baru dalam ranah hukum keluarga Islam, terutama menyangkut aspek keabsahan, etika, dan konsekuensi hukumnya. Fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kedudukan talak live dalam perspektif fikih serta bagaimana penilaiannya menurut hukum positif dan maqasid syari‘ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji validitas talak yang disampaikan melalui live streaming sekaligus menganalisis implikasinya dari sudut pandang etika dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif melalui telaah terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta berbagai sumber ilmiah terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara fikih, talak yang diucapkan secara live dapat dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat, seperti dilakukan oleh suami yang baligh, berakal, sadar, dan menggunakan lafaz yang tegas atau disertai niat. Akan tetapi, dalam sistem hukum positif, perceraian baru memiliki kekuatan hukum setelah adanya putusan pengadilan. Ditinjau dari perspektif etika Islam dan maqasid syari‘ah, praktik talak live lebih banyak menimbulkan dampak negatif karena berpotensi mencederai kehormatan, menimbulkan tekanan psikologis, serta mengganggu perlindungan terhadap keluarga. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian fenomena talak di ruang digital yang masih minim perhatian, dengan memadukan perspektif fikih, hukum positif, dan maqasid syari‘ah serta menyoroti aspek etika dan perlindungan martabat manusia. Implikasinya adalah memperluas wacana hukum keluarga Islam dengan memasukkan isu digitalisasi, memberikan rekomendasi regulasi yang lebih ketat terhadap praktik perceraian di media sosial, serta menegaskan pentingnya menjaga keluarga dan nilai kemanusiaan. Penelitian ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat agar menyadari bahwa perceraian bukanlah konsumsi publik, melainkan proses serius yang menuntut tanggung jawab. Kata Kunci: Talak Live, Media Sosial, Fikih, Etika Islam, Maqasid Al-Syari’ah.
Copyright (c) 2026 Shintya Amanda https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Economic Empowerment of the People: The Effectiveness of Baznas South Kalimantan’s Zakat Community Development Program in Improving the Community’s Economic Welfare
This study aims to examine the effectiveness of the Zakat Community Development (ZCD) initiative implemented by Baznas South Kalimantan in improving community economic welfare. The study addresses a research gap, as limited studies analyze ZCD using the perspective of productive zakat. This research uses an empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through document analysis, including official reports, regulations, and related publications. The findings show that ZCD is implemented through structured stages and supported by productive activities such as fish farming, livestock, and food security programs. These activities help increase mustahik income, improve skills, and encourage economic independence. From the perspective of productive zakat, this approach reflects a shift from consumptive to empowerment-based zakat distribution. This study contributes to Islamic social finance by showing the role of productive zakat in community empowerment. The findings suggest that zakat institutions need to strengthen training, monitoring, and collaboration to ensure sustainable impacts. Keywords: Zakat Community Development, Economic Empowerment, Baznas, Mustahik, Zakat Fund Management.
Copyright (c) 2026 Dian May Syifa, Budi Rahmat Hakim, Kamalia Rohana, Muhammad Noor Ridani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran DP3AP2KB Kota Blitar Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Kohabitasi Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrance M. Friedman Dan Maqāṣid Sharī‘ah Imam Al-Shāṭibī
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik kohabitasi di Kota Blitar, yaitu hidup bersama tanpa ikatan perkawinan di kalangan muda-mudi yang belum menikah, yang berlangsung secara berulang dan menimbulkan dampak sosial seperti kehamilan di luar nikah. Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan moral, tetapi juga berimplikasi pada perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran DP3AP2KB dalam merespon fenomena tersebut serta menilainya melalui perspektif teori sistem hukum dan maqāṣid al-sharīʿah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan konseptual, melalui dokumentasi dan wawancara dengan DP3AP2KB Kota Blitar, pelaku kohabitasi, serta tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AP2KB telah menjalankan peran melalui pendekatan preventif, represif, dan kuratif, namun masih terbatas oleh dinamika sosial. Dalam perspektif teori sistem hukum, peran tersebut telah didukung oleh struktur dan substansi hukum, tetapi belum diimbangi oleh budaya hukum masyarakat yang selaras. Sementara itu, dalam perspektif maqāṣid sharīʿah, peran tersebut mencerminkan upaya perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl), meskipun masih menghadapi tantangan lingkungan sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis kohabitasi dengan perlindungan anak berbasis kelembagaan daerah. Implikasinya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kohabitasi, Teori Sistem Hukum Lawrance M. Friedman, Maqāṣid Sharī‘ah Imam Al-Shāṭibī.
Copyright (c) 2026 Nabila Salma Amaliya https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Syari’ah Compliance Terhadap Penyelenggaraan Donasi Abadi Melalui Skema Crowdfunding Pada Platform Kitabisa.Com
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan syariah terhadap penyelenggaraan donasi abadi pada platform Kitabisa.com, yang mengintegrasikan cash waqaf dengan skema crowdfunding digital. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris melalui pendekatan kualitatif (lapangan) dengan fokus analisis terhadap kesesuaian pelaksanan donasi abadi dengan UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, PMA No. 14 Tahun 2025 dan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Wakaf Uang. Data primer bersumber dari observasi platform Kitabisa.com dan dokumentasi, sementara data sekunder di peroleh melalui tinjauan literature. Digitalisasi wakaf seringkali dianggap sebagai solusi inklusi, namun penelitian ini mengungkap adanya degradasi prinsip taʾbīd al-aṣl (keabadian harta pokok), terhadap kebijakan pemotongan 5 % dari donasi pokok untuk operasional platform. Serta adanya anomali prosedural yakni belum adanya validasi kecakapan hukum wakif, deskripsi mengenai identitas Nazhir, saksi dalam ikrar wakaf digital, serta ketiadaan AIW dan ketidakjelasan keberadaan peran LKS PWU pada platform Kitabisa.com, sehingga dapat berakibat pada ketiadaan jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas harta wakaf kepada wakif. Meski demikian, secara subtansi donasi abadi telah memenuhi rukun dan unsur wakaf sebagaimana diatur dalam regulasi wakaf di Indonesia. Implikasi penelitian menunjukkan urgensi rekonstruksi wakaf yang lebih adaptif dengan memberikan standarisasi sharia governance terhadap pihak perantara (platform digital) dalam penyelenggarakan wakaf uang. Kata Kunci: Donasi Abadi, Wakaf Uang, Kepatuhan Syariah, Kitabisa.com.
Copyright (c) 2026 Nengsi Warna Sari Nurdin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0