MAQASID Journal of Islamic Law Studies was first published by the Islamic Family Law Department (Ahwal Syakhshiyyah) Faculty of Islamic Religion in 2012. This journal was published as a forum for lecturers, researchers, and those interested in Islamic law and legal studies to share knowledge and related knowledge in accordance with Islamic law. The focus and scope are determined by the editorial team. This journal provides a forum for the sharing, dissemination, and discussion of research, experiences, and perspectives in various areas of Islamic law. The focus and scope of MAQASID: Journal of Islamic Law Studies is a journal that publishes the results of original studies and research with the latest edition in Islamic Law Studies. The scope of the Maqasid Journal is (1) Islamic Law, (2) Islamic Family Law, (3) Islamic Marriage Law (Munakahat), (4) Islamic Inheritance Law (Mawaris), (5) Islamic Economic Law (Muamalah), (6) Islamic Astronomy (Falak), and (7) Islamic Law Studies.
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Departmen Islamic Family Law, Faculty Of Islamic Religiuos, Muhammadiyah University of Surabaya as publisher of the journal. Copyright encompasses exclusive rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms and any other similar reproductions, as well as translations. The reproduction of any part of this journal, its storage in databases and its transmission by any form or media, such as electronic, electrostatic and mechanical copies, photocopies, recordings, magnetic media, etc., will be allowed only with a written permission from Jurnal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Departmen Islamic Family Law, Faculty Of Islamic Religiuos, Muhammadiyah University of Surabaya. Faculty Of Islamic Religiuos Muhammadiyah University of Surabaya, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in the Maqasid are sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers. Rights of Authors The Jurnal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Departmen Islamic Family Law, Faculty Of Islamic Religiuos, Muhammadiyah University of Surabaya recognize the retention of the following: Patent and trademark rights and rights to any process or procedure described in the article. The right to photocopy or make single electronic copies of the article for their own personal use, including for their own classroom use, or for the personal use of colleagues, provided the copies are not offered for sale and are not distributed in a systematic way outside of their employing institution (e.g. via an e-mail list or public file server). Posting of an article on a secure network (not accessible to the public) within the author’s institution is permitted. The right, subsequent to publication, to use the article or any part thereof free of charge in a printed compilation of works of their own, such as collected writings or lecture notes.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia Dan Turki)
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan hak asasi manusia yang terus terjadi dan berdampak serius terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan. Meskipun berbagai instrumen hukum telah dibentuk untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga, efektivitas perlindungan korban masih dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum dan mekanisme penegakan hukum di setiap negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan Turki. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan laporan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Turki sama-sama mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hak asasi manusia serta memberikan perlindungan hukum bagi korban. Namun, Turki memiliki sistem perlindungan yang lebih terintegrasi melalui perintah perlindungan darurat, rumah aman, dan layanan pendampingan multidisipliner. Sementara itu, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif, tetapi masih menghadapi kendala implementasi, akses korban terhadap layanan, dan koordinasi antar lembaga. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis komparatif antara sistem perlindungan hukum Indonesia dan Turki yang dikaji melalui perspektif Victim Protection Theory dan maqāṣid al-syarī‘ah untuk menilai efektivitas perlindungan terhadap perempuan dan anak korban KDRT. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme perlindungan berbasis korban dan layanan terpadu menjadi agenda penting dalam pengembangan sistem perlindungan hukum di Indonesia. Temuan penelitian ini berimplikasi pada pentingnya reformasi kebijakan perlindungan korban melalui penguatan mekanisme perlindungan darurat, integrasi layanan multidisipliner, serta pengembangan model perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak, Hukum Perbandingan, Maqāṣid al-Syarī‘ah.
Copyright (c) 2026 Arsy Lutfi’ta, Eko Hidayat, Rudi Santoso https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Criminalization Of Forced Marriage: Perspective Of Positive Law And Maqashid Al-Shariah
Forced marriage is a form of human rights violation that threatens individual freedom and dignity, particularly for women. This phenomenon not only has social and psychological impacts on victims but also raises legal and ethical issues regarding the protection of personal dignity and an individual’s right to choose a life partner. This article aims to analyze the criminalization of forced marriage from the perspectives of positive law and maqashid al-shariah. This study employs a legal-normative method with a legislative and conceptual approach through a literature review. The novelty of this research lies in the effort to integrate criminal sanctions under the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) with the framework of the five fundamental principles of maqashid al-shariah, specifically regarding the issue of forced marriage, a perspective that has yet to be deeply explored in studies of Islamic family law in Indonesia. The findings indicate that forced marriage contradicts the objectives of both law and Sharia because it eliminates the element of consent (ridha) and causes harm to the victim. Therefore, criminalizing the perpetrator is viewed as a normative measure that supports the protection of life (hifz al-nafs), honor (hifz al-’irdh), and lineage (hifz al-nasl). Implicitly, this study provides a theoretical foundation for strengthening regulations on the protection of women and can serve as a reference for legal practitioners and academics in reinforcing religious-normative arguments regarding the implementation of the TPKS Law in society. Keywords: Criminalization, Forced Marriage, Positive Law, and Maqasid al-Shariah.
Copyright (c) 2026 Adhisvy Intania, Ahmad Fazlur Rahman, Nawala Shihabi Pramudya Imron, Kutbuddin Aibak https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pasal 43 Perda Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Pada Hiburan Organ Tunggal
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penyelenggaraan hiburan organ tunggal di Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji yang dalam praktiknya sering menimbulkan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Aktivitas hiburan yang berlangsung hingga larut malam kerap memicu kebisingan, keributan, konsumsi minuman keras, serta pelanggaran norma sosial yang berdampak pada kenyamanan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 43 Perda Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 terhadap penyelenggaraan hiburan organ tunggal serta meninjaunya dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif implementasi Pasal 43 telah memiliki dasar hukum yang jelas dan pemerintah desa bersama aparat keamanan telah menjalankan fungsi pengawasan melalui perizinan, himbauan, dan pengendalian kegiatan hiburan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai pelanggaran, seperti hiburan hingga larut malam, penggunaan suara musik yang berlebihan, konsumsi minuman keras, dan keributan yang mengganggu ketertiban umum. Di sisi lain, hiburan organ tunggal juga memberikan dampak positif berupa meningkatnya interaksi sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, implementasi perda tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip pemerintahan Islam yang menekankan amanah, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat, meskipun pengawasan dan penegakan aturan masih perlu diperkuat agar pelaksanaannya lebih tertib dan sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nisa ayat 58. Novelty penelitian ini terletak pada pengkajian implementasi peraturan daerah tentang hiburan organ tunggal melalui perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penguatan pengawasan pemerintah daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penegakan regulasi yang berorientasi pada ketertiban serta kemaslahatan sosial. Kata Kunci: Tinjauan Siyasah Tanfidziyah, Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum, Hiburan Organ Tunggal.
Copyright (c) 2026 Stani, Yasir, Jayus https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Reorientasi Politik Hukum Keamanan Dan Ketertiban Umum Dalam Penanganan Kekerasan Ormas Berbasis Hak Asasi Manusia Dan Maqasid Al-Syariah
Keamanan dan ketertiban umum merupakan aspek fundamental dalam negara hukum yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia, namun dalam praktiknya sering dihadapkan pada dinamika kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Permasalahan utama penelitian ini terletak pada bagaimana kebijakan politik hukum pemerintah mampu menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan berserikat dan kebutuhan menjaga stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan politik hukum di bidang keamanan dan ketertiban umum dari perspektif hak asasi manusia serta menilai potensi pelanggaran yang timbul dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, serta menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan normatif-teologis berbasis maqasid al-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keamanan masih bersifat reaktif, inkonsisten, dan belum sepenuhnya proporsional, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Temuan utama (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi analisis politik hukum dengan perspektif maqasid al-syariah, yang memungkinkan evaluasi kebijakan keamanan tidak hanya berdasarkan legalitas formal, tetapi juga pada dimensi keadilan substantif, etika, dan kemaslahatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya reorientasi kebijakan yang lebih preventif, adil, dan berbasis kemaslahatan, sehingga mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia sekaligus menciptakan ketertiban sosial yang berkelanjutan. Kata Kunci: Politik Hukum, Hak Asasi Manusia, Ketertiban Umum, Maqasid Al Syariah.
Copyright (c) 2026 deden jamaludin, Wasman, Didi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Transformasi Nafkah Keluarga Migran Perempuan Di Kaliwedi Cirebon Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah
Perubahan struktur ekonomi keluarga Muslim akibat migrasi kerja perempuan menimbulkan ketegangan antara norma kewajiban nafkah suami dan realitas kontribusi ekonomi istri. Di Kabupaten Cirebon, tingginya angka migrasi pekerja perempuan memperlihatkan bahwa remitansi menjadi sumber utama pembiayaan rumah tangga, termasuk di Kecamatan Kaliwedi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pergeseran pemberian nafkah dalam keluarga migran, menilai status hukum istri sebagai pemberi nafkah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta mengevaluasinya melalui kerangka maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan metode socio-legal terhadap sembilan informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan dua pola pergeseran, yaitu pola dominan dan kolaboratif, tanpa menghapus kewajiban normatif suami sebagai penanggung nafkah. Dalam perspektif maqasid, pergeseran tersebut dapat dinilai sah secara kondisional apabila menjaga hifz al-mal, hifz al-nasl, hifz al-nafs, dan hifz al-‘ird. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan maqāṣid sebagai instrumen evaluatif untuk menjembatani realitas empiris keluarga migran dengan struktur normatif qiwāmah, sehingga diskursus kewajiban nafkah tidak berhenti pada dikotomi pelanggaran dan kepatuhan, tetapi bergerak pada analisis kemaslahatan yang proporsional. Kata Kunci: Keluarga Migran; Kewajiban Nafkah; Maqasid Al-Syari‘ah.
Copyright (c) 2026 Gina Avesina Mumtazah, Ratu Salma Salsabila https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Preventif Perceraian Di KUA Leuwimunding Majalengka
Tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional dengan realitas ketahanan keluarga di lapangan. Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) diposisikan sebagai instrumen preventif untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding, mengevaluasi pengalaman serta refleksi peserta dan alumni terhadap efektivitasnya, serta menilai kontribusinya dalam mencegah perceraian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan sesuai regulasi dan mengintegrasikan aspek normatif hukum keluarga Islam dengan keterampilan praktis seperti komunikasi, manajemen konflik, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga. Peserta dan alumni yang mampu mempertahankan pernikahan menunjukkan internalisasi nilai yang lebih konsisten, sementara tekanan ekonomi dan ketidakmatangan emosional menjadi faktor penghambat efektivitas jangka panjang. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif berbasis pengalaman empiris alumni yang mempertahankan pernikahan dan yang mengalami perceraian dalam satu kerangka teori ketahanan keluarga, sehingga efektivitas program dinilai tidak hanya pada tahap pra-nikah, tetapi juga dalam dinamika pasca-pernikahan. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian ketahanan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan menempatkan bimbingan pra-nikah sebagai modal awal preventif yang memerlukan pendampingan berkelanjutan agar berdampak transformatif. Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Ketahanan Keluarga, Pencegahan Perceraian.
Copyright (c) 2026 Aghnia Supriadi, Ahmad Rofii, Izzudin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Poligami Dalam Perspektif Maslahah Mursalah: Antara Solusi Keluarga Dan Potensi Disintegrasi Sosial (Studi Di Kecamatan Suranenggala)
Poligami merupakan institusi hukum keluarga Islam yang memiliki legitimasi normatif dalam ajaran Islam, namun dalam praktik sosial kontemporer sering menimbulkan ketegangan antara kebolehan teologis dan dampak sosiologisnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik poligami dalam perspektif hukum Islam dan konsep maslahat mursalah untuk menilai apakah praktik tersebut lebih dominan menghadirkan kemaslahatan atau justru berpotensi melahirkan disintegrasi sosial. Penelitian dilakukan di Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dengan menggunakan metode kualitatif melalui desain studi kasus dan pendekatan yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pelaku poligami, istri pertama, istri kedua, tokoh agama, dan petugas Kantor Urusan Agama, kemudian dianalisis secara tematik menggunakan kerangka maqasid al-syari‘ah dan konsep maslahat mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami memiliki legitimasi teologis, namun kemaslahatan yang muncul cenderung bersifat parsial dan individual, seperti terpenuhinya keinginan memiliki keturunan dan dukungan ekonomi dalam usaha keluarga. Sebaliknya, dampak emosional dan sosial lebih luas dirasakan oleh pihak lain, terutama istri pertama dan anak, termasuk menurunnya kualitas relasi keluarga dan tekanan psikologis. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik poligami lebih berpotensi memicu disintegrasi relasi keluarga dibanding menjadi solusi keluarga yang berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan yuridis-sosiologis dengan teori maslahat mursalah untuk mengevaluasi praktik poligami secara empiris pada tingkat komunitas lokal. Kata Kunci: Poligami; Maslahat Mursalah; Maqasid Al-Syari‘ah; Disintegrasi Sosial.
Copyright (c) 2026 apib subarkah subarkah, achmad kholiq, samsudi, faiq rahman, ratu salma https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Putusan PA Amuntai Nomor 80/Pdt.G/2025 tentang Nafkah Madhiyah Perspektif Penemuan Hukum Paul Scholten dan Empat Madzhab
Perkawinan dalam Islam melahirkan kewajiban nafkah yang mengikat secara hukum. Ketika kewajiban itu tidak ditunaikan, lahirlah nafkah madhiyah (nafkah masa lampau) sebagai hutang yang dapat dituntut melalui pengadilan. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur nafkah madhiyah secara eksplisit, sehingga menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi merugikan istri. Artikel ini mengkaji bagaimana Majelis Hakim melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) dalam menetapkan besaran nafkah madhiyah secara proporsional, dengan menjadikan Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Amt sebagai objek studi, ditinjau dari perspektif empat mazhab dan teori penemuan hukum Paul Scholten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan, KHI, dan undang-undang perkawinan; bahan sekunder mencakup kitab fikih dan literatur akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa empat mazhab berbeda pendapat: Mazhab Hanafi mensyaratkan penetapan hakim, sedangkan Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki menyatakan kewajiban nafkah madhiyah lahir otomatis dari akad nikah, dengan perbedaan hanya pada kapasitas finansial suami. Majelis Hakim menerapkan rechtsvinding melalui penilaian status nusyuz istri, pengakuan suami sebagai dasar pembuktian, dan kalkulasi dua fase berdasarkan kondisi ekonomi suami semasa aktif dinas dan pascapensiun. Penelitian ini menawarkan penemuan hukum sebagai dimensi epistemik tanggung jawab yudisial dalam mengatasi kekosongan norma nafkah madhiyah di Indonesia. Kata Kunci: Nafkah Madhiyah, Penemuan Hukum, Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama, Perbandingan Mazhab.
Copyright (c) 2026 Khoirul Umam https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam
Perlindungan hak anak pasca perceraian merupakan isu penting dalam hukum keluarga karena anak sering menjadi pihak yang paling rentan terdampak dari berakhirnya hubungan perkawinan orang tua. Dalam praktik peradilan, sengketa hak asuh anak sering menimbulkan konflik antara kedua orang tua mengenai pihak yang paling layak memberikan pengasuhan serta menjamin kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak anak pasca perceraian serta mengkaji penerapan prinsip hukum keluarga Islam dalam pertimbangan hakim pada sengketa hak asuh anak di pengadilan agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus melalui analisis terhadap putusan pengadilan sebagai objek kajian utama. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur hukum dan dokumen putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menetapkan hak asuh kepada ibu karena anak masih berusia dua tahun dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan ketidakmampuan ibu dalam menjalankan pengasuhan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kebutuhan emosional dan perkembangan anak pada usia dini, disertai pemberian hak kunjungan kepada ayah untuk menjaga hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara prinsip hadhanah dalam hukum keluarga Islam dan pertimbangan yudisial dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak. Temuan ini menegaskan bahwa praktik peradilan menempatkan kesejahteraan anak sebagai dasar utama penentuan hak asuh pasca perceraian. Kata Kunci: Hak Asuh Anak; Perceraian; Hukum Keluarga Islam; Perlindungan Anak.
Copyright (c) 2026 Ibnu Fikri, Achmad Kholiq, Samsudin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
The Social Construction of Kiai Authority and Sexual Violence in Pesantren: A Case Study of Court Decision Number 136/Pid.Sus/PN.Smp
This study aims to analyze the social construction of kiai authority within the pesantren tradition that enables the abuse of power in the form of sexual violence against female students, as well as to examine how state law delegitimizes such authority through the Sumenep District Court Decision Number 136/Pid.Sus/PN Smp. This research employs a normative legal research method using statutory approach and case approach. The research data consist of primary and secondary legal materials analyzed descriptively and analytically through Peter L. Berger’s social construction theory. The findings reveal that kiai authority is formed through the processes of externalization, objectification, and internalization, positioning the kiai as a religious figure possessing strong moral and spiritual legitimacy. This condition creates hierarchical power relations that encourage the absolute obedience of students, thereby opening opportunities for the manipulation of authority, intimidation, and sexual violence. The court decision in this case demonstrates that state law functions as a corrective mechanism that dismantles the social construction of kiai authority when it is used to legitimize criminal acts. The novelty of this study lies in positioning a court decision as a social archive to explain the delegitimization of kiai authority through Peter L. Berger’s social construction theory, thereby extending socio-legal analysis within the pesantren context. The findings imply the need to strengthen institutional accountability mechanisms and student protection systems to ensure that religious legitimacy cannot be misused to justify criminal conduct. This study emphasizes the importance of strengthening student protection mechanisms, institutional supervision within pesantren, and legal awareness to prevent the abuse of religious authority. Keywords: Kiai, Pesantren, Sexual Violence, Social Reconstruction
Copyright (c) 2026 Ulinnuha Abdurrahman, Khanabi Alwi, Ahmad Wildan Rofrofil Akmal, Alief Abdul Haris https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Model Integrasi Zakat dalam Sistem Perlindungan Sosial Nasional Untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Perspektif Siyasah Māliyyah
Kemiskinan ekstrem masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya dapat diatasi melalui sistem perlindungan sosial yang bersumber dari pembiayaan negara. Zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan, namun pengelolaannya masih berjalan secara terpisah dari sistem perlindungan sosial nasional sehingga menyebabkan belum optimalnya sinergi dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika integrasi zakat dalam sistem perlindungan sosial nasional, mengkaji relevansinya dalam perspektif siyasah māliyyah, serta merumuskan model integrasi yang dapat memperkuat efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia terletak pada fregmentasi tata kelola yang memisahkan sistem perlindungan sosial nasional dan pengelolaan zakat sehingga keduanya belum berfungsi sebagai satu sistem redistribusi kesejahteraan yang terintegrasi. Penelitian ini menemukan bahwa integrasi zakat tidak cukup dilakukan melalui sinergi program, tetapi harus dibangun melalui integrasi kelembagaan, basis data kesejateraan, dan intervensi kebijakan dalam satu arsitektur perlindungan sosial nasional. Kebaharuan penelitian ini terletak pada pengembangan model integrasi zakat berbasis siyasah māliyyah yang menempatkan zakat sebagai bagian integral dari tata kelola distribusi kesejahteraan nasional untuk memperkuat keadilan substantif dan pengentasan kemiskinan esktrem secara berkelanjutan. Kata Kunci: Kemiskinan Ekstrem; Perlindungan Sosial; Integrasi Zakat; Siyasah Māliyyah; Distribusi Kesejahteraan
Copyright (c) 2026 a nawfal abroor zuhri abroor https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN.Dps tentang Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Dokter Gigi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
Tindak pidana aborsi merupakan persoalan yang bersifat kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum positif, tetapi juga melibatkan dimensi hukum pidana Islam. Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, perkara yang diperiksa berhubungan dengan praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis tanpa kewenangan terhadap seorang perempuan, yang mengakibatkan berakhirnya kehamilan secara melawan hukum. Kasus ini memunculkan permasalahan yuridis, khususnya terkait dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi, sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim, mengidentifikasi terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam putusan, serta menilai kesesuaian sanksi yang dijatuhkan berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan pendekatan konseptual dan studi kasus yang berfokus pada putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana aborsi menurut hukum positif, dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang bersifat meringankan. Novelty penelitian ini terletak pada analisis komparatif antara pertimbangan hakim dalam hukum positif dengan konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam terhadap tindak pidana aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis, khususnya pada penentuan jenis sanksi berdasarkan usia janin sebelum peniupan ruh. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut belum memenuhi kualifikasi jarimah yang dikenai sanksi qiṣaṣ atau diyat karena usia janin belum mencapai tahap peniupan ruh, sehingga sanksi yang lebih tepat adalah dalam bentuk jarimah ta‘zir. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dan bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam memahami penerapan sanksi tindak pidana aborsi secara lebih komprehensif melalui pendekatan hukum positif dan hukum pidana Islam. Kata kunci: Aborsi Ilegal, Hukum Pidana Islam, Ta’zir, Pemidanaan, Pertimbangan Hakim.
Copyright (c) 2026 dhea siddiqa, Enceng Arif Faizal, Opik Rozikin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tinjauan Konsep Ta’zir Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PT.DKI Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak
Perdagangan anak merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/PID.SUS/2023/PT DKI yang menguatkan vonis pidana penjara 4 tahun terhadap pelaku penjualan anak menghadirkan ruang kajian kritis terkait proporsionalitas sanksi dan efektivitas pemidanaan dalam melindungi anak sebagai pihak yang sangat rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim, pemenuhan unsur tindak pidana perdagangan anak, serta menilai kesesuaian sanksi pidana yang dijatuhkan dengan konsep ta’zir dalam Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana Islam dan fiqh jinayah dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan normatif-kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan telah tepat mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana penjualan anak dan memenuhi seluruh unsur delik berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, dari perspektif ta’zir, sanksi pidana penjara 4 tahun dinilai relatif belum optimal dalam mencerminkan tingkat bahaya perbuatan, pola pengulangan kejahatan, serta kerusakan sosial yang ditimbulkan. Putusan ini lebih menonjolkan aspek legal-formal dibandingkan orientasi perlindungan anak dan pencegahan kejahatan berulang. Kajian ini menyimpulkan bahwa meskipun putusan tersebut secara normatif sejalan dengan kewenangan ta’zir negara modern, penguatan orientasi maqasid al-syari’ah khususnya perlindungan jiwa dan keturunan perlu lebih ditegaskan dalam pertimbangan pemidanaan agar sanksi yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif dan efek jera terhadap tindak pidana perdagangan anak. Kata Kunci: Ta’zir; Perdagangan Anak; Putusan Pengadilan; Hukum Pidana Islam.
Copyright (c) 2026 Ernida Septiani, Muhamad Kholid, Didi Sumardi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran Adaptif Pengadilan Agama Dalam Legitimasi Rujuk Tidak Tercatat: Kajian Terhadap Penetapan PA Kabupaten Malang Nomor 0179/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg
Institusi rujuk dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menghadapi dilema normatif: keabsahan syariat yang diyakini masyarakat sering bertentangan dengan tuntutan formal pencatatan yang diatur oleh hukum positif negara. Kesenjangan antara das Sollen (norma ideal) dan das Sein (praktik rujuk siri) ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan rentan terhadap sengketa hak keperdataan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran adaptif Pengadilan Agama (PA), melalui mekanisme Itsbat Rujuk (kajian Penetapan PA Kabupaten Malang), sebagai solusi yudikatif untuk menjembatani konflik norma tersebut. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif melalui pendekatan studi kasus yang memfokuskan pada analisis terhadap penetapan pengadilan. Temuan menunjukkan bahwa PA berfungsi sebagai penengah normatif dan menerapkan keadilan yang bersifat integratif. Hakim melampaui formalisme tekstual dengan memprioritaskan keadilan substantif dan prinsip kemaslahatan keluarga yakni mengakui keabsahan rujuk secara syariat sekaligus mewajibkan registrasi administratif. Pendekatan ini menegaskan karakter hukum Islam di Indonesia yang lentur dan responsif, serta membuktikan bahwa hukum yang hidup (living law) di masyarakat merupakan elemen integral yang wajib diakomodasi dalam implementasi hukum. Analisis ini menawarkan kebaruan (novelty) melalui penggunaan perspektif hukum progresif yang membedakannya dengan kajian Zainuddin (2022) serta Parjono (2024). Sejalan dengan argumen Akmal dkk (2025), hal ini membuktikan peran hakim sebagai pelindung nilai kemanusiaan melalui putusan yang inovatif dan responsif. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi rujuk siri merupakan instrumen perlindungan hak-hak sipil guna menjamin kemaslahatan dan kepastian status hukum dalam keluarga. Kata Kunci: Itsbat Rujuk; Keadilan Integratif; Living Law; Hukum Responsif; Hukum Formal.
Copyright (c) 2026 Ranti, Riyan Ramdani, Lena Ishelmiany Ziaharah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Paradoks Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Antara Hak Normatif Dan Realitas Sosial Di Peradilan Agama
Fenomena perceraian yang meningkat dalam masyarakat memunculkan persoalan lanjutan berupa sengketa harta bersama yang tidak selalu diselesaikan secara adil dalam praktik peradilan. Meskipun hukum secara normatif telah menjamin keadilan, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara hak dan implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hak normatif, realitas sosial, serta paradoks keadilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan socio-legal melalui studi kasus di Pengadilan Agama Bandung pada Juli–Oktober 2025. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim, panitera, kuasa hukum, akademisi, dan perempuan sebagai pihak berperkara, serta didukung studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran menuju keadilan substantif dengan mempertimbangkan kontribusi non-material, namun masih dihadapkan pada hambatan pembuktian, rendahnya kesadaran hukum, ketidakterbukaan para pihak, serta kendala pelaksanaan putusan. Temuan ini menunjukkan adanya paradoks keadilan akibat ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konsep paradoks keadilan sebagai kerangka analisis berbasis pendekatan socio-legal empiris multi-aktor yang berimplikasi pada penguatan akses keadilan dan pengembangan hukum yang lebih responsif. Kata Kunci: Sengketa Harta Bersama; Keadilan Substantif; Access to Justice.
Copyright (c) 2026 Tri Laela Umdah Tri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Berbasis Maqasid Al-Syari‘ah Di Era Digital
Transformasi digital telah mengubah secara signifikan praktik hukum keluarga Islam, namun konstruksi hukum yang ada masih didominasi pendekatan normatif-tekstual yang belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika tersebut. Permasalahan utama penelitian ini adalah kesenjangan antara norma hukum keluarga Islam dengan realitas sosial berbasis digital, seperti pernikahan daring dan perceraian melalui media elektronik, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum keluarga Islam di era digital, mengidentifikasi problematika yang muncul, serta merumuskan model rekonstruksi hukum berbasis maqasid al-syari’ah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, menggunakan pendekatan konseptual, kasus, dan analisis normatif-evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam belum adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga belum mampu sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan. Pendekatan maqasid al-syari’ah terbukti relevan sebagai instrumen evaluatif dan solutif dalam merekonstruksi hukum yang lebih kontekstual dan responsif. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi model rekonstruksi hukum keluarga Islam berbasis maqasid al-syari’ah yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dalam merespons transformasi digital. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori hukum Islam kontemporer sekaligus memberikan arah pembaruan hukum keluarga yang lebih adaptif dan berkeadilan, serta secara praktis menyediakan kerangka operasional yang dapat dijadikan rujukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga peradilan agama dalam merespons persoalan hukum keluarga berbasis digital secara lebih sistematis dan berbasis kemaslahatan. Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Maqasid Al-Syari’ah, Era Digital.
Copyright (c) 2026 aaj darojatun, Achmad Kholiq, Izzuddin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Transformasi Hukum Perlindungan Hak Pendidikan Anak Dalam Sistem Hukum Keluarga
Penelitian terkait transformasi hukum ini dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara jaminan normatif perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dengan realitas implementasinya di masyarakat, yang ditandai dengan masih ditemukannya anak putus sekolah, rendahnya partisipasi pendidikan, serta lemahnya peran keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam sistem hukum keluarga serta bagaimaan desain transformasi hukum keluarga untuk memperkuat perlindungan tersebut. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perlindungan hukum secara empiris dan merumuskan model transformasi hukum yang lebih efektif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan analisis kualitatif melalui studi lapangan di Kelurahan Krapyakrejo dan Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum berjalan optimal akibat dari lemahnya struktur kelembagaan, kurangnya sistem pendataan, serta rendahnya kesadaran hukum dan budaya masyarakat. kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara teori sistem hukum dan maqashid syariah dalam merumuskan transformasi hukum keluarga yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial guna mewujudkan pemenuhan hak pendidikan anak secara optimal dan berkelanjutan. Kata Kunci: Hak Pendidikan Anak; Hukum Keluarga; Transformasi Hukum.
Copyright (c) 2026 Miftahul Fitriyah, Moh Toriquddin, Mustafa Luthfi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Transformasi Konsep Kafa’ah Perspektif Maqashid Al Syari’ah Dan Keadilan Sosial
Perkawinan dalam Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial seperti kafa’ah (kesetaraan pasangan). Dalam fiqh klasik, konsep kafa’ah cenderung bersifat hierarkis dengan menekankan kesetaraan nasab, status sosial, dan profesi. Namun perubahan struktur sosial modern yang ditandai oleh meningkatnya mobilitas sosial, kesetaraan gender, dan sistem meritokrasi menimbulkan ketegangan antara konsep kafa’ah klasik dan prinsip keadilan sosial kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi konsep kafa’ah dalam fiqh klasik, mengevaluasi relevansinya dalam masyarakat modern, serta mentransformasi konsep tersebut melalui perspektif maqashid al-syari’ah dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan ushul fiqh, maqashid al-syari’ah, dan sosiologis-kritis. Data diperoleh melalui studi pustaka dari kitab fiqh klasik, literatur akademik, serta regulasi hukum terkait, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitik dan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kafa’ah dalam fiqh klasik merupakan produk konstruksi sosial yang bertujuan menjaga stabilitas masyarakat, namun dalam konteks modern berpotensi melahirkan diskriminasi berbasis status sosial, etnis, dan profesi. Oleh karena itu, diperlukan transformasi konsep kafa’ah dari yang bersifat struktural menjadi substantif dengan menekankan aspek akhlak, tanggung jawab, dan kemaslahatan keluarga. Dengan pendekatan ini, kafa’ah tidak lagi dipahami sebagai syarat yang membatasi, melainkan sebagai instrumen etis untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan maqashid al-syari’ah dan keadilan sosial dalam mentransformasi konsep kafa’ah dari paradigma hierarkis menuju paradigma substantif yang lebih inklusif dan kontekstual. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kafa’ah dapat dijadikan sebagai nilai etis dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, sekaligus mendorong interpretasi hukum yang lebih progresif, adil, dan responsif terhadap dinamika sosial modern. Kata Kunci: Kafa’ah, Maqashid Al-Syari’ah, Keadilan Sosial, Hukum Perkawinan Islam, Transformasi Hukum.
Copyright (c) 2026 Fauzi Rahmat Pamula, Dede Rohayati, Eneng Juandini https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Relasi Gender dan Pemenuhan Hak Istri dalam Keluarga Matrifokal Pekerja Pabrik Perspektif Feminisme Islam
Penelitian ini mengkaji relasi suami istri dalam keluarga matrifokal pada masyarakat pekerja pabrik di Desa Laladan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan menggunakan perspektif keadilan gender menurut Musdah Mulia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara terhadap 5 informan, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis relasi suami istri dalam keluarga matrifokal masyarakat pekerja pabrik melalui perspektif feminisme Islam yang masih jarang dikaji dalam konteks masyarakat pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam keluarga matrifokal memiliki peran ganda sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pencari nafkah sehingga membentuk relasi suami istri yang lebih fleksibel, meskipun dalam beberapa kondisi masih ditemukan ketimpangan tanggung jawab dalam rumah tangga. Perspektif Musdah Mulia memandang bahwa relasi suami istri seharusnya dibangun atas prinsip keadilan, kerja sama, dan kesetaraan sesuai kondisi keluarga. Kata Kunci: Hak Istri, Keluarga Matrifokal, Feminisme Islam, Keadilan Gender.
Copyright (c) 2026 Hany Am Mari'a, Abbas Arfan, Faishal Agil https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tren Gugat Cerai Akibat Judi Online Dan Perselingkuhan Di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh Tahun 2026
Penelitian ini menganalisis tren gugat cerai akibat judi online dan perselingkuhan di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh tahun 2026 melalui perspektif sosiologi hukum. Fenomena perjudian daring dan perselingkuhan berbasis media digital menunjukkan adanya transformasi pola konflik rumah tangga dalam masyarakat Aceh yang tidak lagi terbatas pada persoalan ekonomi dan disharmoni konvensional, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi dan perubahan relasi sosial keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai gugat serta menganalisisnya melalui pendekatan hukum progresif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan pendekatan socio-legal dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 17/Pdt.G/2026/MS.Bna, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2026/MS.Bna, dan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2026/MS.Bna. Data diperoleh melalui studi dokumentasi putusan pengadilan dan kajian kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim secara konsisten menggunakan kategori “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” sebagai dasar utama perceraian dalam perkara judi online dan perselingkuhan. Hakim tidak hanya menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial terhadap keberlangsungan rumah tangga. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap perluasan interpretasi Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dalam perkara konflik keluarga berbasis digital melalui perspektif hukum progresif di lingkungan Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya pengembangan regulasi hukum keluarga yang lebih adaptif terhadap konflik rumah tangga kontemporer serta perlunya penguatan pendekatan preventif dalam menjaga ketahanan keluarga Muslim di era digital. Kata Kunci: Cerai Gugat, Judi Online, Perselingkuhan, Hukum Progresif, Mahkamah Syar’iyyah.
Copyright (c) 2026 Hani Nadiya Putri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Persepsi Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung Terhadap Mahar Uang Digital (Bitcoin) Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah
Penelitian ini membahas persepsi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung terhadap penggunaan Bitcoin sebagai mahar dalam perkawinan Islam dalam perspektif Maqāṣid Syarī'ah. Perkembangan cryptocurrency sebagai aset digital memunculkan persoalan hukum baru mengenai keabsahan dan kelayakannya sebagai mahar. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji status hukum cryptocurrency sebagai aset digital maupun instrumen investasi, kajian mengenai persepsi lembaga fatwa daerah terhadap penggunaan Bitcoin sebagai mahar dalam perspektif Maqāṣid Syarī'ah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan pandangan di internal Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung serta mengkajinya berdasarkan perspektif Maqāṣid Syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan melalui pendekatan normatif-teologis dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis berdasarkan prinsip-prinsip Maqāṣid Syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua kecenderungan pandangan, yaitu pendekatan protektif yang tidak merekomendasikan penggunaan Bitcoin sebagai mahar karena volatilitas nilainya berpotensi menimbulkan gharar, serta pendekatan akomodatif yang membolehkan penggunaannya selama jumlah, nilai, dan kesepakatan para pihak terpenuhi. Dalam perspektif Maqāṣid Syarī'ah, pendekatan protektif berorientasi pada prinsip ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-nasl, dan sadd al-dharī'ah, sedangkan pendekatan akomodatif bertumpu pada prinsip maṣlaḥah dan taysīr. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap persepsi Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung mengenai penggunaan Bitcoin sebagai mahar melalui perspektif Maqāṣid Syarī'ah. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum keluarga Islam kontemporer serta menjadi referensi bagi pengembangan fatwa terkait penggunaan aset digital dalam akad perkawinan. Kata Kunci: Cryptocurrency; Bitcoin sebagai Mahar; Maqasid Syariah; Persepsi Fatwa MUI Provinsi Lampung.
Copyright (c) 2026 Tri Bekti Ajeng Ngayomi, Eko Hidayat, Herlina Kurniati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0