Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Status Kedaruratan Halal Obat dan Kosmetika

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, sehingga kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk halal berada pada level tinggi. Jaminan perlindungan konsumen terhadap produk halal yang termuat dalam Jaminan Produk Halal (UU No.33 Tahun 2014) implementasinya belum terealisasikan secara menyeluruh dari berbagai daerah. Status kehalalan dari sediaan farmasi seperti obat dan kosmetika di Indonesia sampai saat ini masih menjadi keraguan, karena bahan baku yang digunakan merupakan bahan impor yang tidak memiliki sistem jaminan halal terhadap produk-produk tersebut. Faktor yang menghambat hal tersebut yaitu kurangnya bahan impor yang memenuhi persyaratan halal, kendala manajemen halal di Industri Farmasi Indonesia, serta dihadapkan pada status kedaruratan dalam penggunaan obat. Kondisi tersebut mendesak adanya implementasi UU JPH dari berbagai pihak dalam pemenuhan produk obat dan kosmetika halal yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Metode yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan implementasi UU JPH terhadap obat dan kosmetika halal di Indonesia. Tujuan yang diharapkan adalah memberikan gambaran terkait kehalalan obat dan dan kosmetika yang beredar di Indonesia. Hasil review menunjukkan perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak dengan pendekatan yang dilakukan secara sistematik dan ilmiah untuk memproduksi obat dan kosmetika halal di Indonesia sesuai syariat Islam.