Kepastian Pengaturan Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Pengawasan Preventif

Mardika ., Cindy Dalli Puspitomanik

Sari

Hakim Konstitusi merupakan pejabat negara sebagai pelaku utama kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang berperan penting dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya, maka pengaturan pengisian jabatan Hakim Konstitusi yang dijadikan upaya pengawasan preventif sudah seharusnya berdiri ajeg. Namun demikian, pengisian jabatan Hakim Konstitusi yang berbeda-beda antara Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden menimbulkan ketidakpastian dalam pengaturannya, sehingga perlu merangkumnya pada satu titik tertentu, baik melalui kodifikasi hukum maupun pembakuan kriteria-kriteria tertentu yang tidak mereduksi kewenangan lembaga negara yang berwenang secara konstitusional. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Kata Kunci: Hakim Konstitusi, Pengaturan, Pengisian Jabatan

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

Achmad Edi Subiyanto, (2019), Hakim Konstitusi: Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan, Depok: PT. RajaGrafindo Persada

Adnan Buyung Nasution, (2012), Nasihat untuk SBY, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara

Bambang Sutiyoso, (2006), Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang Dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Fatkhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajuddin, (2004), Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

I Dewa Gede Palguna (2018), Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Dengan Negara Lain, Jakarta: Konstitusi Press

Imam Anshori, (2014), Konsep Pengawasan Kehakiman: “Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan,” Malang: Setara Press

Peter Mahmud Marzuki, (2005), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sirajuddin dan Winardi, (2015), Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Malang: Setara Press

Indramayu, Jayus, Rosita Indrayati, (2017), Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualifikasi, E-Journal Lentera Hukum Vol. 4 No. 1, Jember

Susi Dwi Harijanti, (2014), Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 21,No. 4, Yogyakarta

Winda Wijayanti, Nuzul Qurani M, Siswantana Putri R, (2015), Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 4, Jakarta

Antaranews, (2019), Suhartoyo Kembali Diusulkan MA jadi Hakim Konstitusi, www.antaranews.com/berita/1226251/suhartoyo-kembali-diusulkan-ma-jadi-hakim-konstitusi, [akses, 29 Desember 2019]

CNN Indonesia, (2014), Calon Hakim Konstitusi Diserahkan ke MK, www.cnnindonesia.com/nasional/20141022115850-12-7371/calon-hakim-konstitusi-diserahkan-ke-mk, [akses, 29 Desember 2019]

Detiknews, (2016), Tanpa Seleksi yang Transparan Hakim Konstitusi Anwar Usman Dipertanyakan,www.news.detik.com/berita/d-3182850/tanpa-seleksi-yang-transparan-hakim-konstitusi-anwar-usman-dipertanyakan, [akses, 29 Desember 2019]

Detiknews, (2015), MA Tegaskan Patrialis Akabar Sebagai Hakim MK, www.detik.com/news/berita/2843248/ma-tegaskan-patrialis-akbar-sebagai- hakim-mk&hl=id-ID, [akses, 29 Desember 2019]

HukumOnline.com, (2019), Jalani Uji Kelayakan, Ini Profil 11 Calon Hakim Konstitusi,www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5abd3bd96ea/jalani-uji-kelayakan--ini-profil-11-calon-hakim-konstitusi/, [akses, 29 Desember 2019]

HukumOnline.com, (2008), Pemerintah Baru Memikirkan Mekanisme Seleksi Hakim MK,www.hukumonline.com/berita/baca/hol18665/perintah-baru-memikirkan-mekanisme-seleksi-hakim-mk/&hl=id-ID, [akses 29 Desember 2019]

HukumOnline.com, (2019), Terpilih Sebagai Hakim MK, Prof. Enny: Saya Sudah Persiapkan Diri, www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b70167694af2/terpilih-sebagai-hakim-mk--prof-enny--saya-sudah-persiapkan-diri/, [akses, 29 Desember 2019]

KBBI, (2019), Arti Kata Transparan, www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transparan, [akses, 29 Desember 2019]

KBBI, (2019), Arti Kata Partisipatif, www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/partisipatif, [akses, 29 Desember 2019]

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, (2019), Presiden Jokowi Saksikan Pengucapan Sumpah Dua Hakim Konstitusi, www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_saksikan_pengucapan_sumpah_dua_hakim_konstitusi, [akses, 07 Januari 2020]

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, (2008), Watimpres Telah Seleksi Delapan Calon Hakim Konstitusi, www.setneg.go.id/baca/index/wantimpres_telah_seleksi_delapan_calon_hakim_konstitusi&hl=id-ID, [akses, 29 Desember 2019]

Komisi Yudisial Republik Indonesia, (2006), Komisi Yudisial (KY) Tidak Berwenang Awasi Hakim Konstitusi, www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/588/ky-tidak-berwenang-awasi-hakim-konstitusi, [akses, 29 Desember 2019]

Kompas.com, (2014), 8 Anggota Tim Pakar Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi, www.nasional.kompas.com/read/2014/02/24/1747276/8.Anggota.Tim.Pakar.Seleksi.Hakim.MK, [akses, 29 Desember 2019]

Kompas.com, (2014), Wahiduddin Adams dan Aswanto, Hakim MK Terpilih, www.nasional.kompas.com/read/2014/03/05/2123087/Wahiduddin.Adams.dan.Aswanto.Hakim.MK.Terpilih, [akses, 29 Desember 2019]

Kompas.com, (2017), Mantan Hakim MK Kritik DPR Diam-diam Ingin Perpanjang Jabatan Arief Hidayat, www.nasional.kompas.com/read/2017/12/06/15270051/mantan-hakim-mk-kritik-dpr-diam-diam-ingin-perpanjang-jabatan-arief-hidayat, [akses, 29 Desember 2019]

Liputan6, (2014), Ini 2 Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Pilihan MA, www.liputan6.com/news/read/2142719/ini-2-calon-hakim-mk-pilihan-ma, [akses, 29 Desember 2019]

Suara.com, (2014), Mahkamah Agung Tutup Pendaftaran Seleksi Hakim MK, www.suara.com/news/2014/10/31/192614/ma-tutup-pendaftaran-seleksi-hakim-mk#!, [akses, 29 Desember 2019]

Tirto.id, (2019), DPR Putuskan Aswanto & Wahiduddin Adams Jadi Hakim Konstitusi, www.tirto.id/dpr-putuskan-aswanto-wahiduddin-adams-jadi-hakim-konstitusi-djfF, [akses, 29 Desember 2019]